BACA JUGA : Hotel Arab Saudi Naikan Harga Hingga 300 Persen
Seperti yang terlihat pada beberapa sisi bangunan Pasar Petung di Desa Petung, Kecamatan Bangsalsari. Pasar yang berlokasi persis di dekat jalan nasional itu kondisinya makin hari makin memprihatinkan. Banyak kerusakan di beberapa sisinya. Ironisnya, meski bangunannya masih megah tegak berdiri, tapi tak ada satu pun pedagang yang mendirikan lapak. Justru ada pedagang yang membuat lapak bangunan semipermanen di depan pasar.
Pasar Petung ini hanya salah satu korban dari kebijakan yang salah urus. Ada Pasar Tegalboto di Kelurahan/Kecamatan Sumbersari dan Pasar Menampu di Desa Menampu, Kecamatan Gumukmas, yang juga bernasib serupa. Digelontor anggaran miliaran rupiah untuk memoles tampilan fisik pasar, rupanya tidak menjamin bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Justru kini tampilan pasar-pasar tersebut terlihat bak bangunan tak bertuan.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jember Bambang Saputro mengakui, dari sekitar 30 pasar tradisional yang ada di Jember, beberapa di antaranya memang belum sepenuhnya bisa ditempati. Seperti Pasar Petung, Pasar Menampu, dan Pasar Tegalboto tersebut.
Pengaktifan ketiga pasar itu dinilai masih terhambat soal akses. Beberapa bangunan pasar lama menutup akses masuk ke pasar baru. "Ada beberapa bangunan pasar yang baru belum bisa dimanfaatkan. Karena masih terhalang bangunan lama yang belum dibongkar. Sehingga mengganggu akses keluar masuk ke dalam pasar," katanya saat dikonfirmasi, kemarin.
Meskipun dihadapkan pada persoalan sederhana mengenai akses masuk itu, Disperindag Jember tampaknya terlihat kesulitan. Hal itu diketahui dari rentan waktu saat pasar selesai direnovasi pada 2019 lalu, hingga awal tahun 2023, bangunan pasar tetap tidak bisa ditempati.
Meski begitu, Bambang meyakinkan, pihaknya berencana akan mengurai masalah akses pasar itu, sekiranya pasar bisa kembali ditempati. "Rencana akan kami adakan pembongkaran bangunan pasar lama yang mengganggu akses keluar masuk pasar. Kami upayakan tahun ini bisa ditempati semuanya," imbuh mantan camat Kaliwates itu.
Sebagaimana diketahui, Pemkab Jember sempat memprogram revitalisasi 14 pasar tradisional dengan anggaran sekitar Rp 120 miliar pada tahun 2018 lalu, yang merupakan salah satu realisasi 22 janji kerja era Bupati Faida dan Wakil Bupati KH Muqit Arief.
Dalam berjalannya waktu, 14 dari 31 pasar tradisional yang direvitalisasi itu telah tampil bersolek dengan sarana dan fasilitas yang baru. Meski ada pula pasar yang justru menjadi bancakan elite hingga menjadi skandal korupsi, seperti Pasar Manggisan, Kecamatan Tanggul. Beberapa pasar yang hingga Senin (2/1) kemarin masih tak kunjung ditempati. Seperti nasib ketiga pasar tersebut (Petung, Menampu, Tegal Boto).
Selama waktu sekitar 4 tahun pasar-pasar tersebut mangkrak, tentu yang dirugikan adalah masyarakat, khususnya pedagang. "Kasihan para pedagang ketika pasar itu tidak bisa ditempati. Mereka harus berjualan di pinggir-pinggir pasar," gerutu David Handoko Seto, Sekretaris Komisi B DPRD Jember.
Menurutnya, rencana reaktivasi pasar-pasar tradisional itu sempat dibahas dalam kesempatan rapat antara Komisi B bersama Disperindag. Bahkan Disperindag juga sering kali diminta untuk segera melakukan reaktivasi pasar-pasar yang belum ditempati itu. Termasuk rencana anggaran untuk reaktivasi tersebut.
Namun, terlepas dari itu, David menilai sebenarnya mudah bagi OPD terkait untuk menyikapi, jika persoalannya hanya untuk mengaktifkan kembali. "Sebenarnya tidak perlu anggaran. Tinggal mengakomodasi pedagang, didata yang adil, dan diberikan arahan mengenai regulasi dan kewajiban mereka. Mereka, pedagang itu, juga punya hak," jelasnya.
Lebih jauh, David mengutarakan, semestinya hal-hal yang bersinggungan langsung dengan masyarakat itu, utamanya menyangkut soal perputaran perekonomian, pemerintah bisa tanggap menyikapi. Ia juga tidak habis pikir, mengapa urusan mengaktifkan kembali pasar-pasar itu berjalan sangat alot.
Padahal, lanjut dia, para ASN di lingkungan Pemkab Jember sudah ditopang dengan tambahan penghasilan pegawai (TPP) hingga 3 kali lipat oleh bupati. Dengan harapan performa mereka bisa maksimal melayani masyarakat. "Kami sudah lama mendorong ini. Mestinya Disperindag sudah berbuat. Kalau belum ada progres, berarti ASN-nya tidak bergerak. Ini juga perlu dievaluasi oleh Pak Bupati," tegas politisi Partai Nasdem itu. (mau/c2/nur) Editor : Safitri