BACA JUGA : Wakil Rakyat Plin-plan, Paripurna Tidak Serius?
Terdakwa terbukti melakukan pungli terhadap pemohon PTSL pada tahun 2020 dan tahun 2021 di Desa Kepanjen dengan sistem suka rela. Saat ini, dia telah resmi divonis selama 4 tahun 5 bulan penjara dengan denda Rp 500 juta subsider 4 bulan penjara. Putusan itu lebih rendah dibanding tuntutan JPU, yakni 6,5 tahun penjara.
Kasi Intel Kejari Jember Soemarno mengatakan, atas putusan tersebut JPU dan terdakwa masih pikir-pikir selama satu pekan untuk banding. "JPU yang ikut sidang tadi (kemarin, Red) mengatakan masih pikir-pikir atas putusan tersebut selama satu pekan," katanya.
Namun demikian, putusan tersebut rupanya menguntungkan bagi penasihat hukum Syaiful Mahmud, yakni Dewatoro. Dia menambahkan, atas putusan 4 tahun 5 bulan penjara itu pihaknya merasa puas. Sebab, pada fakta persidangan, diketahui biaya PTSL tersebut diberikan secara suka rela. "Kami merasa puas dengan putusan tersebut, karena terdakwa memang tidak memaksa biaya PTSL tersebut," timpalnya kepada Jawa Pos Radar Jember.
Sebagaimana diketahui, perkara ini bermula saat Syaiful Mahmud selaku Kades Kepanjen melakukan aksi pungli terhadap pemohon PTSL di tahun 2020 dan tahun 2021. Dia menggunakan modus biaya surat balik nama (swalikan). Padahal biaya tersebut tidak diwajibkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember. Pada tahun 2020, terdapat 700 bidang tanah yang ikut program tersebut. Kemudian, pada tahun 2021, terdapat 1.802 bidang tanah yang juga ikut program PTSL tersebut.
Syaiful Mahmud membuat ketentuan jumlah pembayaran dan luas tanah yang akan mendapat surat balik nama untuk persyaratan mengikuti PTSL. Di dalamnya disebut tarif pengurusan tanah mulai dari Rp 800 ribu hingga Rp 2 juta. Atas perlakuan tersebut, Syaiful Mahmud akhirnya diseret oleh warga ke meja hijau. (mun/c2/bud) Editor : Safitri