Tekan Tingginya Perceraian

Safitri • Dipublikasikan Selasa, 28 Juni 2022 | 17:09 WIB
MENGATASI KASUS: Bupati Hendy menyatakan bahwa keberlangsungan keluarga menjadi tanggung jawab pihaknya.
MENGATASI KASUS: Bupati Hendy menyatakan bahwa keberlangsungan keluarga menjadi tanggung jawab pihaknya.
JEMBER LOR, Radar Jember - Tingkat perceraian di Jember dapat dikatakan berkelindan dengan tingginya kasus pernikahan dini. Hal ini menjadi tanggung jawab Pemkab Jember, baik mengatasinya maupun menanggung setelah kejadiannya. Untuk itu, perlu pencegahan agar pernikahan dini tidak terus tinggi dan perceraian dapat ditekan.

BACA JUGA : Hari Pertama Kota Surabaya Raih Tiga Emas

Menurut Bupati Jember Hendy Siswanto, perceraian yang tinggi tersebut juga ada kaitannya dengan pandemi Covid-19. Saat pandemi, ada keterbatasan interaksi masyarakat. Terutama mereka yang tinggal di daerah pinggiran dengan akses yang jauh dari kota.

Interaksi yang serba terbatas itu membuat beberapa dari mereka tidak memiliki pilihan lain sehingga memutuskan untuk menikah. Tidak ada perencanaan yang matang atas pilihannya. "Pernikahan cepat, perceraian juga (berpotensi, Red) cepat," ungkap Bupati Hendy.

Itulah satu dari sekian faktor yang membuat angka perceraian tinggi. Dia meyakini, penyebab yang paling utama ialah dampak dari pandemi. Sebab, dua tahun lamanya itu terjadi dan aktivitas dibatasi. Sehingga selama itu banyak hal yang sudah terjadi dan lepas dari kontrol pemkab.

Pihaknya merancang kebijakan untuk mengentaskan hal tersebut. Pasalnya, dalam kasus perceraian, pihak yang paling banyak dirugikan adalah perempuan. Itulah yang menjadi perhatiannya, dan membuat garis lurus bahwa hal itu disebabkan pernikahan di bawah umur tanpa rencana serta kesiapan ilmu.

Dia juga membenarkan bahwa telah tercatat lebih dari 2.500 angka perceraian hingga Mei tahun ini. Bahkan belum ada setengah tahun berjalan. Sambil mengelus dada, dia mengungkapkan, permasalahan tersebut harus ditangani bersama.

Terbinanya keluarga berkualitas terus diusahakan oleh pemerintah. Kolaborasi dengan Pengadilan Agama dan Kementerian Agama di Jember juga sudah dijajaki dalam menangani persoalan itu. Dari hulu hingga hilir. "Keberlangsungan keluarga menjadi beban pemkab," pungkasnya. (mg8/c2/nur) Editor : Safitri
Wes wayahe Cerai