Menurut dia, kelangkaan gas LPG 3 kilogram itu disebabkan banyak hal. Salah satunya karena regulasi yang berdampak pada lemahnya pengawasan. "Regulasinya kurang kuat, sehingga pengawasan distribusi kurang optimal," katanya.
Secara teknis, Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Eko Wahyu Septantono mengaku, kelangkaan gas bersubsidi telah diatasi dengan mengomunikasikan hal itu kepada beberapa penyedia, seperti Pertamina dan Hiswana Migas.
Berdasar gelar rapat dengan kepolisian, Eko mengungkapkan, gas LPG sempat langka karena ada indikasi penyalahgunaan gas bersubsidi itu di lapangan. "Kami juga sudah dikontak Kasat Intel (Polres Jember, Red) terkait kelangkaan itu. Akhirnya mengusulkan tambahan kuota gas kepada Pertamina dan Hiswana Migas," ucapnya.
Eko melanjutkan, indikasi penyalahgunaan gas LPG itu karena ada peningkatan penggunaan gas LPG. Bukan saja dipakai untuk memasak bagi warga miskin, tetapi ada orang-orang kaya yang menggunakannya. Pemkab Jember pun meminta agar warga yang mampu tidak ikut menggunakan gas LGP bersubsidi, tapi menggunakan yang nonsubsidi. "Seperti ASN atau warga yang mampu seharusnya tidak memakai gas LPG 3 kilogram. Gas bersubsidi itu untuk kalangan tertentu (warga miskin, Red)," katanya.
Selain dipakai untuk memasak, gas LPG di lapangan juga banyak digunakan untuk kepentingan lain. Misalnya menghangatkan ternak ayam, hingga dipakai sebagai bahan bakar mesin penyedot air. “Indikasinya ada juga yang dipakai untuk mengairi sawah. Ini yang tidak sesuai peruntukan," paparnya.
Demi menjaga agar kelangkaan gas LPG tidak terjadi lagi di Jember, pemkab tetap meminta agar Pertamina dan Hiswana Migas ikut menjaga pasokan gas, termasuk meminta kuota tambahan. "Disperindag mengimbau agar masyarakat yang mampu tidak ikut menggunakan gas LPG 3 kilogram. Kami juga meminta agar masyarakat menggunakan itu sesuai peruntukannya, yaitu memasak," jelasnya.
Reporter : Dwi Siswanto dan Nur Hariri
Fotografer : Ilustrasi Radra Jember
Editor : Mahrus Sholih Editor : Ivona