Kesiapan lainnya juga dilakukan SDN Curahnongko 02. Di sekolah ini terdapat 12 wastafel yang bakal digunakan untuk menunjang kegiatan simulasi pembelajaran tatap muka. Semua wastafel berfungsi dengan baik. Namun, semangat para pendidik menyambut simulasi tatap muka, yang diharapkan bakal diikuti dengan kebijakan pembelajaran langsung tersebut, gugur. Sebab, simulasi tatap muka mendadak dibatalkan.
Gagalnya simulasi sekolah tatap muka di Jember yang rencananya berlangsung awal Maret ini mengindikasikan dua hal. Yakni pemerintah daerah belum siap, atau simulasi memang belum mungkin dilakukan. Alhasil, harapan para orang tua dan siswa agar sekolah segera dibuka kandas. Mereka harus lebih bersabar hingga Pemkab Jember mengeluarkan kebijakan tentang pelaksanaan belajar tatap muka di sekolah.
Ketidaksiapan ini tentu saja kontras dengan keberadaan fasilitas umum dan tempat-tempat publik lainnya yang sudah lama dibuka. Misalnya pasar atau pusat perbelanjaan. Masyarakat sudah bebas beraktivitas. Bahkan, orang hajatan seperti menggelar pesta pernikahan atau khitanan, juga sudah tidak ada hambatan. Pemerintah tidak tegas melarang.
Sebenarnya, jika diamati lebih dalam, belum dibukanya sekolah itu juga memunculkan paradoks tersendiri. Sebab, beberapa lembaga pendidikan, utamanya swasta, sudah ada yang memulai lebih dulu melakukan pembelajaran tatap muka. Meski sebagian ada yang sembunyi-sembunyi dengan menempati rumah guru. Dan ada juga yang terang-terangan menempati gedung sekolah. Biasanya, guru dan siswa tidak mengenakan seragam. Jumlah siswa dan durasi belajar pun dibatasi. Bahkan, praktik semacam ini sudah jamak diketahui. Lantas, apa alasan pemerintah belum juga memulai pembelajaran tatap muka secara resmi di sekolah?
Informasi yang diperoleh Jawa Pos Radar Jember menyebutkan, rencana simulasi sekolah tatap muka itu melibatkan 102 lembaga. Baik tingkat TK, SD, maupun SMP. Dinas Pendidikan Jember sudah menyiapkan 3 TK, 64 SD, dan 35 SMP yang tersebar di 31 kecamatan. Pemerataan ini agar penilaian efektivitas simulasi pembelajaran tatap muka dapat ditinjau pada seluruh kecamatan. Hal ini pula yang menjadi pembeda dengan simulasi sebelumnya, yang dilakukan 21 Desember 2020 lalu.
Namun, rencana simulasi tatap muka yang seyogianya dilakukan hari ini terpaksa diundur. Satgas Covid-19 disebut belum menyetujui rencana simulasi tersebut. Sejauh ini, belum diketahui apa alasan Satgas Covid-19 tidak memberikan lampu hijau. Apakah karena lembaga pendidikan belum siap, atau ada faktor lain?
Jawa Pos Radar Jember mencoba mengonfirmasi Juru Bicara Satgas Covid-19 Pemkab Jember Gatot Triyono. Namun, pihaknya tidak mengetahui penundaan simulasi tatap muka tersebut. “Saya tidak tahu mengenai itu. Mengenai pembatalan simulasi pembelajaran tatap muka,” kata Gatot, ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Jumat (26/2).
Pembatalan simulasi ini cukup mendadak. Baru diketahui setelah Kepala Dinas Pendidikan Jember Bambang Hariono mengirim surat kepada Plh Bupati Jember, 25 Februari lalu. Surat itu berisi tentang laporan penundaan simulasi pembelajaran tatap muka yang sedianya dilangsungkan 1-3 Maret. Padahal, sesuai surat yang sama, laporan tentang rencana pelaksanaan simulasi itu baru dikirim dua hari sebelumnya, pada 23 Februari.
Satgas Covid-19, lembaga yang berwenang mengeluarkan rekomendasi lanjut tidaknya pembelajaran tatap muka, juga belum melayangkan surat resmi ke dinas soal pembatalan simulasi. Kabarnya, konfirmasi penundaan disampaikan melalui sambungan telepon dari Satgas Covid-19 ke Dinas Pendidikan, Kamis (25/3). Di hari yang sama, Dinas Pendidikan melakukan rapat terbatas dengan beberapa kepala sekolah. “Pukul tiga sore, kami kumpulkan semua di sini. Kami sosialisasikan jika simulasi ditunda,” tutur Dhebora Krisnowati, Kepala Bidang TK-SD Dinas Pendidikan Jember.
Sekolah Sudah Siap
Sebelum penundaan dilakukan, Dinas Pendidikan telah melakukan persiapan yang cukup maksimal. Persiapan tersebut meliputi rancangan skenario simulasi pembelajaran tatap muka, mulai pembelajaran akan dilaksanakan selama 3 jam, dan setiap kelas berisikan 16-20 siswa yang duduknya sendiri-sendiri.
Lalu, selama proses sekolah berlangsung, siswa dipantau terkait penerapan prokes dengan ketat. Tak lupa juga surat kesediaan wali murid untuk mengizinkan anaknya mengikuti simulasi. Indikator keberhasilan simulasi ini terletak pada tingkat kedisiplinan penerapan prokes. “Dua SD di bawah pengawasan saya sudah siap. Indikator keberhasilannya hanya penerapan prokes di masing- masing sekolah,” kata Suyitmas, pengawas SD di Kecamatan Tempurejo, ketika ditemui di SD Curahnongko 02.
Suyitmas menduga, penundaan simulasi disebabkan pergantian bupati baru. Sebab, secara administratif, bupati terpilih belum memberikan tanda tangan resmi. Selain itu, dia menyatakan, pelaksanaan simulasi akan digelar ketika vaksinasi sudah menyasar tenaga pendidik. “Dari dinas belum ada pemberitahuan alasan adanya penundaan. Tapi mungkin nunggu vaksinasi,” tambahnya.
Jawa Pos Radar Jember mengonfirmasi dua sekolah yang harus menunda simulasi. Tak hanya itu, konfirmasi juga dilakukan pada sekolah yang tidak termasuk dalam daftar lembaga yang melaksanakan simulasi. Selanjutnya, diperbandingkan keadaan dan kesiapan masing-masing sekolah. Apakah mereka sudah siap menyongsong pembelajaran tatap muka?
Salah satunya adalah SMPN 7 Jember. Lembaga ini terbilang cukup siap melaksanakan simulasi. Sebab, sebelumnya SMPN 7 juga melakukan simulasi pada Desember lalu. Saat itu, simulasi di SMPN 7 berjalan cukup baik. Semua siswa sudah mengantongi surat izin wali murid. Mereka mununjukkannya ketika masuk kelas. Jumlah siswa yang mengikuti simulasi juga dibatasi 20 anak per ruangan.
Dalam pelaksanaan sebelumnya, guru dan warga sekolah melakukan pengawasan ketat terhadap kedisiplinan siswa dalam menaati prokes. Tak hanya itu, SMPN 7 juga menyiapkan kendaraan sigap darurat untuk siswa yang sakit. Kendaraannya berupa satu unit mobil dan sebuah motor. “Kami sudah siap skenario, fasilitas, termasuk kendaraan darurat untuk siswa,” kata Syaiful Bahri, Kepala SMPN 7 Jember.
Sementara itu, di SMPN 1 Sumberbaru, guru juga telah menyiapkan fasilitas dan sarana sesuai dengan prokes. Termasuk surat izin wali murid yang dikirim melalui semivirtual. Maksudnya, secara fisik surat akan dibawa oleh pelajar ketika masuk kelas. Selain itu, surat juga didata secara daring. “Pada intinya kami sudah siap mengadakan simulasi,” kata Mamik Tasmiyati, Kepala SMPN 01 Sumberbaru.
Butuh Sarana Pendukung
Adapun sekolah yang tidak masuk daftar mengikuti simulasi tatap muka, di antaranya adalah SDN Jamberum 02 dan SDN Wonosari 03 di Kecamatan Puger. Kedua sekolah ini tidak sepenuhnya memenuhi kelengkapan sesuai prokes. Hanya ada wastafel. Sedangkan untuk thermo gun, kedua sekolah ini belum memiliki.
Di SDN Jambearum 02 dan di Wonosari 03 terdapat 14 wastafel yang masing-masing berdiri di depan ruang kelas. Selama ini, kedua sekolah itu menjalankan pembelajaran jarak jauh melalui WhatsApp. Semua tugas yang sifatnya tematik akan disetorkan melalui foto dan dikirimkan lewat WhatsApp. “Untuk kelas enam kami adakan pertemuan seminggu 2-3 kali untuk ujian praktik. Rencananya Maret ini,” kata Lutfiah, salah satu guru di SDN Jambearum 02.
Data yang diperoleh Jawa Pos Radar Jember, dari 1.030 lembaga SD yang ada, tidak semuanya mendapatkan bantuan fasilitas prokes. Bahkan, sebanyak 89 SD di antaranya belum tersedia fasilitas cuci tangan. Sementara, 80 lembaga sudah mendapatkan, tapi tidak maksimal, karena masih dalam proses pemasangan tandon dan keran air. Dan ada juga yang bermasalah. Tandon yang ditanam di tanah amblas, sehingga tidak dapat dimanfaatkan sebelum mendapat perbaikan. Sisanya, sudah memiliki fasilitas cuci tangan yang memadai. Fasilitas tersebut didapat dari Pemkab Jember melalui Satgas Covid-19, serta dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupa pompa otomatis.
Kecamatan Wuluhan menjadi salah satu kecamatan dengan jumlah SD terbanyak yang belum mendapat bantuan wastafel. Sedikitnya, terdapat 37 lembaga. Untuk sementara waktu, sekolah memenuhi kebutuhan tempat cuci tangan melalui dana pribadi. Yakni, membuat tempat cuci tangan minimalis yang jumlahnya pun terbatas. Misalnya di SD Lojejer 02.
Kepala SD Lojejer 02 Ahmad Yani mengungkapkan, pemenuhan tempat cuci tangan di sekolahnya lewat keran yang biasanya dialirkan untuk menyiram tanaman. Selain itu, juga menggunakan keran yang dialirkan ke ember plastik atau galon yang difungsikan sebagai wastafel minimalis. “Jumlahnya terbatas. Tidak setiap kelas ada wastafelnya. Namun, cukup untuk kebutuhan guru yang bertugas di sekolah,” katanya, ketika ditemui di kantor Dinas Pendidikan Jember, belum lama ini.
Jurnalis : Dian Cahyani
Fotografer : Grafis Reza
Redaktur : Mahrus Sholih Editor : Radar Digital