Jember Bondowoso Lumajang Pemerintahan Nasional Bola Internasional Bola Indonesia Update Laka Lantas Rekomendasi Infotainment Balbalan Tapal Kuda Oto dan Tekno MotoGP

Pemerintah Daerah Harus Menjembatani

Safitri • Senin, 28 September 2020 | 19:34 WIB
Ilustrasi Dok Radar Jember
Ilustrasi Dok Radar Jember
JEMBER, RADARJEMBER.ID - Masa panen tembakau kasturi di Jember tahun ini membuat petani justru gundah. Sebab, daun yang dibeli oleh pabrik-pabrik itu justru yang kualitasnya rendah. Hal ini harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah.

Fenomena yang diduga terjadi permainan ini disinyalir sudah terjadi secara rutin. Yaitu pada saat panen tembakau terjadi. “Insiden seperti ini bukan lagi sesuatu yang baru. Sudah menjadi rutinitas saat petani panen. Alasannya macam-macam,” kata Siswono, Ketua Komisi B DPRD Jember.

Menurutnya, hearing yang kerap dilakukan DPRD bukan sekali dua kali. Akan tetapi, sudah berulang kali. Biasanya alasan harga anjlok itu bukan saja karena lebar daun yang kurang, tetapi juga rasanya. “Nah, saat panen, pabrikan hanya membeli tembakau dari pokja-pokja atau kemitraan. Karena mereka sudah dibina dari tanam, pemupukan, sampai panen. Sementara, petani yang tidak bermitra ini yang kesulitan jual,” imbuhya.

Untuk itu, Siswono menyebut, dalam kondisi yang demikian, maka pemerintah daerah harus hadir. “Memberikan perlindungan dengan cara hadir ke petani. Pemerintah harus menjembatani penjualan tembakau. Bukan membiarkan,” ucapnya.

Siswono mengungkap, hasil panen petani yang tidak terjual perlu diakselerasi untuk dijual kembali oleh pemerintah. Dalam artian, pemerintah harus membeli sesuai kemampuan menjualnya lagi. “Kalau pemerintah tidak bisa menjembatani penjualan tembakau, maka harus membeli semampunya. Kemudian, dilakukan penjualan lanjutan,” paparnya.

Selama ini, lanjut Siswono, pemerintah tidak hadir saat harga tembakau anjlok. “Begitu pula saat panen padi yang harganya turun, pemerintah juga belum bisa hadir memberikan solusinya. Saya kira warga paham pada kepemimpinan yang sekarang dan warga harus menyikapinya, bahwa harus memilih pemimpin terbaik,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Slamet Sugiono menyampaikan, upaya pemerintah menjembatani jual-beli tembakau sudah sering dilakukan. Akan tetapi, untuk urusan harga, pemerintah tidak bisa masuk di dalamnya. “Saran kami, petani tembakau ikut kemitraan,” ucapnya.

Dikatakannya, harga jual beli tembakau tidak sama dengan harga komoditas lain yang memiliki harga terendah. Untuk itu, kemitraan menjadi bagian yang cukup baik guna melindungi petani saat terjadi harga anjlok maupun saat terjadi panen raya tembakau. “Ikut kemitraan, untungnya memang tidak bisa melambung, tetapi petani tidak rugi,” pungkasnya. Editor : Safitri
#tembakau #Jember #DPRD #Pertanian