Terjadinya penutupan sejumlah tempat keramaian pun telah dilakukan. Salah satunya warung-warung yang ada di Rest Area Jubung, Kecamatan Sukorambi. Tak hanya itu, beberapa pasar juga telah diterapkan jam operasionalnya.
Virus korona memang menjadi ancaman kesehatan bersama. Namun, hal yang tak boleh diabaikan oleh pemerintah adalah kondisi masyarakat yang tak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya jika di hari itu mereka tak bekerja. Untuk itulah, pemerintah harus menyiapkan solusi sebelum kebijakan pengaturan tempat dan fasilitas perekonomian, seperti pasar atau pusat-pusat perdagangan, memberi dampak ke masyarakat. Terlebih, pasar modern seperti mall masih tetap bebas beroperasi.
"Kalau tutupnya lama, bagaimana dengan kebutuhan kami. Makanya pedagang di Jubung butuh solusi. Sebaiknya siapkan solusi dulu sebelum ditutup," kata salah seorang pedagang kopi di kawasan Rest Area Jubung.
Apa yang disampaikan pedagang ini kebanyakan juga dikeluhkan oleh pedagang kecil lain. Apalagi, saat banyak berdiam di rumah, mereka tak dapat penghasilan. Sementara, kebutuhan harus tetap dipenuhi. "Kalau PNS kerja di rumah pasti bisa, karena tetap gajian. Kalau pedagang kaki lima diam di rumah, siapa yang mau membayar. Makanya, solusi itu perlu dipikirkan juga," paparnya. Dia juga menyebut hal yang sama juga dialami oleh semua pedagang saat warungnya harus tutup.
Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jember Ayub Junaidi mengatakan, keluhan warga seperti yang terjadi di Jubung juga dialami para pedagang lain jika kemudian harus tutup. "Aspirasi warga meminta solusi sebelum warung ditutup itu sangat benar. Jadi, jangan asal tutup tanpa memberi solusi," ucapnya.
Kaitan dengan pasar-pasar yang diberlakukan jam operasional dengan alasan mengurangi kerumunan, menurut Ayub, juga patut diberikan rasa keadilan. Menurutnya, apabila ada penerapan pada pasar tradisional, maka mall di Jember juga harus diberlakukan aturan yang sama.
"Coba lihat, saat pasar ditutup pada jam tertentu, malah mall bisa jadi ramai. Perlu keadilan untuk penerapan itu. Jangan sampai, warga yang biasanya membeli ke pasar justru pindah ke mall," paparnya.
Salah satu solusi untuk memperkuat penanganan Covid-19 di Jember, kata Ayub, adalah dengan menyegerakan pengesahan APBD Jember. "Kalau Jember punya dana, warung-warung yang ditutup bisa diberi kompensasi. Misalnya, kalau harus tutup dua minggu, maka pemerintah bisa memberi solusi. Hari ini yang terjadi, warung ditutup tanpa diberi solusi," tutur pria yang juga menjabat Sekretaris DPC PKB Jember tersebut.
Ayub menyebut, eksekutif dan legislatif sudah harus bergerak bersama demi misi kemanusiaan. Bupati dan DPRD harus sama-sama mendorong agar Gubernur Jawa Timur bisa mengambil langkah cepat demi penyelesaian APBD yang menjadi roda penggerak pemerintahan di Jember.
"Kalau perlu, minta kepada gubernur agar memfasilitasi penyelesaian APBD. Jangan diam di tengah wabah korona yang membutuhkan penanganan serius dan membutuhkan dana yang serius juga," pungkas Ayub.
Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, penyebaran Covid-19 di Jember masih mengkhawatirkan. Jika dilihat dari kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, penanganan Covid-19 masih terus berlangsung hingga selesai Hari Raya Idul Fitri nanti. Dengan penanganan wabah yang belum jelas kapan akan selesai, pemerintah kiranya perlu sebisa mungkin memberi solusi kepada warga yang terdampak penanganan Covid-19.
Sebab, jika mereka terus-terusan tak bekerja, maka bisa lebih berbahaya lagi dan dikhawatirkan muncul kerawanan sosial. Terkecuali ada solusi saat warga harus lebih banyak di rumah.
Hingga hari ini, Jember masih menggunakan Perkada Pelaksanaan APBD dengan kekuatan anggaran yang hanya seperdua belas persen dari anggaran tahun 2019 lalu. Anggaran itu hanya bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, layanan-layanan, serta operasional rutin. Sementara, penanganan wabah korona untuk saat ini juga masih diambilkan dari seperdua belas persen tersebut.
Jember yang dikenal lebih besar dan lebih maju dari kabupaten tetangga, sampai hari ini masih tertinggal dari Banyuwangi, Bondowoso, dan Lumajang. Ketiga kabupaten jiran ini sudah menganggarkan penanganan Covid-19 secara khusus hingga belasan dan puluhan miliar rupiah. Sementara itu, Jember belum memiliki anggaran yang dialokasikan khusus untuk penanganan korona, karena APBD belum disahkan. Editor : Safitri