TEHERAN, Radar Jember – Eskalasi konflik bersenjata di Timur Tengah pada Maret 2026 menunjukkan pola diplomasi yang mengejutkan, di mana mayoritas negara Teluk cenderung merapat ke blok Amerika Serikat (AS) dan Israel.
Negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Yordania secara resmi mengecam serangan balasan Iran terhadap fasilitas militer AS, yang dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan wilayah mereka.
Pilihan negara-negara Arab untuk tetap berada di bawah payung keamanan Washington didorong oleh kekhawatiran akan stabilitas ekonomi kawasan dan ketergantungan pada sistem pertahanan udara bersama untuk menghalau ancaman drone serta rudal.
Bibit ketegangan ini sebenarnya telah berakar sejak Revolusi Iran 1979 yang menumbangkan monarki Syah Reza Pahlevi dan menggantinya dengan sistem Republik Islam di bawah Ayatullah Khomeini.
Perubahan dramatis dari monarki pro-Barat menjadi pemerintahan teokratis anti-imperialisme memicu kekhawatiran bagi monarki-monarki Arab di sekitarnya.
Pasca-revolusi, Iran mulai dijatuhi embargo ekonomi besar-besaran oleh AS, yang semakin diperketat setelah Washington menarik diri dari perjanjian nuklir JCPOA pada tahun 2018.
Meskipun diembargo puluhan tahun, Iran justru berhasil membangun kemandirian industri militer dan teknologi nuklirnya secara domestik.
Baca Juga: Alarm Merah Energi Nasional: Mengapa Indonesia Harus Gemetar Melihat Selat Hormuz?
Hal itu sebagaimana dinyatakan oleh mantan Duta Besar Iran untuk Indonesia, Valiollah Mohammadi, dalam keterangannya kepada media, baru-baru ini.
"Iran bertahan di tengah gempuran sanksi karena dukungan penuh masyarakatnya dan tekad untuk membuat sendiri segala barang kebutuhan, termasuk rudal untuk perlindungan diri," katanya, (8/03/2026).
Kekuatan utama Iran saat ini terletak pada kendali penuh mereka atas Selat Hormuz, jalur sempit yang menjadi urat nadi bagi 20 persen pasokan minyak dan gas global.
Baca Juga: Bahlil Bantah Isu Krisis BBM saat Presiden Prabowo Instruksikan Pembangunan Storage BBM di Sumatra
Pada 4 Maret 2026, Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) mengklaim telah menguasai sepenuhnya jalur pelayaran ini dan mengancam akan menyerang kapal manapun yang mencoba mengekspor minyak dari negara yang dianggap memusuhi mereka.
Penutupan de facto selat ini telah menyebabkan premi asuransi maritim melonjak 100 persen dan harga minyak dunia melambung tinggi.
Menanggapi kehadiran militer asing, pihak parlemen Iran menegaskan posisi keras mereka terhadap pangkalan-pangkalan AS di kawasan tersebut.
Berdasarkan laporan Arab News pada 8 Maret 2026, otoritas resmi Iran menyatakan melalui kanal media sosial mereka.
"Timur Tengah tidak akan pernah merasakan perdamaian selama pangkalan Amerika Serikat masih ada di sana. Para pejabat dan rakyat Iran bersatu dalam prinsip ini," tulis pernyataan resmi Parlemen Iran terkait Pangkalan AS, (8/03/2026).
Di sisi lain, Arab Saudi tetap berupaya mencari celah diplomasi meskipun berada di blok yang berbeda.
Juru bicara Kedutaan Besar Saudi di Washington, Fahad Nazer, mengonfirmasi pada awal Maret 2026 bahwa Riyadh terus mendukung penyelesaian yang kredibel tanpa harus melalui jalur perang.
Namun, Iran tetap bersikeras bahwa setiap pembicaraan damai harus ditujukan kepada pihak yang memulai agresi, bukan justru menekan Teheran untuk menyerah.
Keberhasilan Iran mempertahankan kedaulatannya meski tampil "seorang diri" secara militer di kawasan, membuktikan bahwa doktrin "Tidak Timur dan Tidak Barat" yang lahir dari revolusi tetap menjadi fondasi politik luar negeri mereka.
Dengan memegang kunci perdagangan minyak dunia di Hormuz, Iran memiliki posisi tawar yang mampu mengguncang stabilitas ekonomi global jika tekanan militer AS dan Israel terus berlanjut.
"Kami yang akan menentukan akhir perang. Persamaan dan masa depan kawasan ini kini berada di tangan angkatan bersenjata kami, bukan di tangan pasukan Amerika," tegas pernyataan resmi IRGC sebagaimana dikutip dari media internasional pada 10 Maret 2026.
Editor : M. Ainul Budi