Radar Jember – Pemerintah Indonesia memastikan keterlibatan 8.000 personel TNI dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) di Gaza bukan untuk misi tempur.
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Indonesia telah menetapkan national caveats atau batasan nasional yang ketat terkait mandat tersebut.
Dalam keterangannya di Washington DC, Menlu Sugiono menekankan bahwa pasukan Indonesia dilarang keras terlibat dalam operasi militer ofensif.
Prajurit hanya diperkenankan melakukan tindakan defensif terbatas untuk pertahanan diri jika menghadapi ancaman langsung.
“National caveats kita juga sudah kita sampaikan ke ISF, bahwa kita tidak melakukan operasi militer. Kemudian kita tidak melakukan pelucutan senjata. Kita tidak melakukan apa yang disebut demiliterisasi. Yang kita lakukan adalah menjaga masyarakat sipil kedua belah pihak,” tegas Sugiono melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Mandat Kemanusiaan dan Perlindungan Sipil
Menlu menjelaskan bahwa misi ini murni kontribusi Indonesia untuk stabilitas kawasan dan mendukung upaya kemanusiaan dunia.
Keterlibatan ini tidak berkaitan dengan hubungan diplomatik tertentu, melainkan pelaksanaan mandat internasional.
Nantinya, personel Indonesia akan bergabung dengan total 20.000 pasukan gabungan lintas negara di bawah naungan Dewan Perdamaian (Board of Peace).
Pasukan akan ditempatkan di sektor-sektor strategis yang telah dipetakan untuk menjaga situasi tetap kondusif bagi warga sipil.
Jabatan Strategis: Indonesia Jadi Wakil Komandan Operasi
Prestasi gemilang ditorehkan Indonesia dalam misi ini dengan ditunjuknya wakil Indonesia sebagai Deputy Commander Operasi dalam ISF.
Jabatan ini merupakan bentuk penghormatan dunia atas rekam jejak profesionalisme prajurit TNI di berbagai misi perdamaian global.
“Kedudukan ini juga akan bisa memfasilitasi apa yang menjadi tujuan dan niatan kita mengirimkan pasukan ke ISF,” pungkas Sugiono.
Editor : Imron Hidayatullahh