radar jember - Usulan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk menghentikan perang di Gaza melalui proposal 20 poin kembali menempatkan isu Palestina di panggung politik global.
Dokumen yang juga mendapat restu dari Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu itu dipandang sebagian pihak sebagai peluang bersejarah, sementara dari sisi lainnya menilai masih penuh dengan ketidakjelasan.
Proposal yang diumumkan di Gedung Putih pada Senin, 29 September 2025 itu disebut-sebut berisi peta jalan perdamaian di Gaza, Palestina.
Hal tersebut terkonfirmasi usai Trump menyebutnya sebagai langkah besar yang bisa mengakhiri penderitaan panjang rakyat Gaza.
Terkini, bagi Hamas, kelompok perlawanan yang selama ini menjadi aktor sentral di Gaza, mengklaim dokumen itu masih perlu ditelaah secara mendalam.
Qatar dan Mesir yang menjadi mediator gencatan senjata telah membagikannya, namun Hamas menegaskan tidak ikut serta dalam perundingan penyusunan usulan tersebut.
“Para negosiator Hamas mengatakan mereka akan meninjaunya dengan itikad baik dan memberikan tanggapan,” ungkap seorang pejabat Hamas sebagaimana dilansir dari Reuters, pada Rabu, 1 Oktober 2025.
Kendati mendapat sambutan hangat dari sebagian pemimpin dunia, termasuk negara-negara Arab dan mayoritas Muslim, sederet poin-poin kritis muncul ke permukaan.
Pasalnya, sebagian besar dari 20 poin yang ditawarkan sebenarnya sudah pernah dimunculkan dalam berbagai proposal gencatan senjata dua tahun terakhir.
Lantas, apa saja hal-hal yang menjadi sorotan publik internasional? Berikut ini setidaknya 5 poin kritis soal deal perdamaian Gaza versi Trump dan Netanyahu:
Pemerintahan Transisi di Gaza
Salah satu poin yang paling krusial adalah soal tata kelola Gaza setelah gencatan senjata.
Tercatat dalam Proposal Trump, mereka membayangkan adanya komite teknokratis yang apolitis untuk memimpin layanan publik.
Hal ini justru menimbulkan pertanyaan lantaran tidak dijelaskan terkait anggota, mekanismenya, hingga pihak yang berhak mengawasi.
Trump bahkan menyebut dirinya bersama mantan PM Inggris, Tony Blair akan memimpin sebuah dewan perdamaian internasional yang bertugas mengawasi komite transisi itu.
Kendati demikian, belum jelas ihwal sikap independen lembaga ini dan keterlibatan rakyat Palestina dalam rencana pemerintahan transisi di Gaza tersebut.
Posisi Otoritas Palestina
Isu lain adalah keterlibatan Otoritas Palestina (PA). Proposal menyebut Gaza akan dikelola komite transisi hingga PA dianggap siap mengambil alih.
Berdasarkan laporan Reuters, tidak ada tolok ukur atau jadwal pasti kapan hal itu bisa terjadi.
Netanyahu bahkan secara gamblang menolak kemungkinan PA kembali berkuasa di Gaza.
“Gaza akan dikelola bukan oleh Hamas, bukan pula oleh PA,” ucapnya di Washington berdampingan dengan Trump dalam kesempatan yang sama.
Editor : M. Ainul Budi