radar jember - Ketegangan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) memasuki babak baru. Bukan lagi hanya soal tarif atau ekspor-impor, kini sistem pembayaran domestik Indonesia—khususnya QRIS dan GPN—menjadi sorotan utama Negeri Paman Sam. Pemerintah AS menuding kebijakan ini menutup ruang bagi perusahaan asing, terutama raksasa finansial seperti Visa dan Mastercard, untuk bersaing di pasar Indonesia.
QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dinilai oleh Washington sebagai bentuk "proteksionisme digital." Dalam laporan National Trade Estimate 2025, AS menyebut sistem pembayaran Indonesia terlalu menutup diri dan kurang melibatkan pelaku industri global, khususnya dari AS, dalam proses perumusan kebijakan.
Menanggapi hal ini, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, menyatakan bahwa pengembangan sistem pembayaran nasional tetap menjadi mandat utama BI, termasuk perluasan QRIS ke negara-negara sahabat seperti Malaysia, Singapura, dan bahkan Arab Saudi. “Kalau Amerika siap, kita juga siap. Sekarang pun Visa dan Mastercard masih dominan, jadi tidak ada masalah,” tegasnya.
Namun, di balik diplomasi lunak ini, tampak jelas bahwa Indonesia tengah memperkuat kedaulatan ekonomi digitalnya. Sistem pembayaran nasional seperti QRIS dan GPN dirancang untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya transaksi, dan memperluas inklusi keuangan tanpa harus bergantung penuh pada sistem asing.
Donald Trump, yang kembali bersuara keras dalam kebijakan perdagangan global, memandang langkah Indonesia sebagai ancaman terhadap dominasi ekonomi AS. Menurut Trump, keberadaan sistem seperti QRIS berpotensi mengurangi penetrasi perusahaan-perusahaan Amerika di sektor jasa keuangan Asia Tenggara.
Padahal, bagi banyak negara berkembang, langkah Indonesia dianggap progresif dan penting untuk menghindari ketergantungan sistemik terhadap raksasa finansial global. Sistem pembayaran lokal juga diyakini mampu memperkuat ketahanan ekonomi terhadap guncangan global.
Sorotan AS terhadap QRIS dan GPN memunculkan pertanyaan penting: apakah dominasi ekonomi global yang diklaim berbasis perdagangan bebas benar-benar adil, atau justru digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan ekonomi negara-negara maju?
Saat negosiasi tarif resiprokal antara Indonesia dan AS terus bergulir, QRIS tampaknya menjadi lebih dari sekadar sistem pembayaran. Ia menjadi simbol perlawanan ekonomi digital Indonesia terhadap tekanan global.
Editor : M. Ainul Budi