RADAR JEMBER - Pemerintahan Presiden Donald Trump kembali menuai kontroversi setelah mencabut visa lebih dari 900 mahasiswa asing di Amerika Serikat.
Kebijakan ini memicu gelombang gugatan hukum dari 20 negara bagian yang menilai tindakan tersebut melanggar hukum dan merusak reputasi pendidikan tinggi AS.
Sejak Maret 2025, lebih dari 900 mahasiswa internasional dari 128 perguruan tinggi di AS kehilangan status hukum mereka setelah dikeluarkan dari sistem SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System).
Banyak dari mereka tidak menerima pemberitahuan resmi atau alasan yang jelas terkait pencabutan visa tersebut.
Beberapa kasus bahkan melibatkan pelanggaran ringan seperti pelanggaran lalu lintas atau tuduhan yang telah dibatalkan.
Pencabutan visa ini juga berdampak pada lulusan baru yang sedang menjalani program kerja Optional Practical Training (OPT) dan mereka yang sedang menunggu visa kerja.
Ketidakjelasan prosedur dan kurangnya transparansi menimbulkan kekhawatiran di kalangan mahasiswa dan institusi pendidikan.
Sebagai respon, 20 negara bagian yang dipimpin oleh jaksa agung dari Partai Demokrat mengajukan gugatan terhadap pemerintahan Trump.
Mereka menuduh bahwa pencabutan visa dilakukan tanpa proses hukum yang semestinya dan melanggar hak-hak konstitusional mahasiswa asing.
Gugatan ini juga menyoroti dampak negatif terhadap reputasi internasional universitas-universitas AS.
Beberapa pengadilan federal di negara bagian seperti Massachusetts, Wisconsin, dan Montana telah mengeluarkan perintah darurat untuk melindungi mahasiswa yang terdampak, dengan menyatakan bahwa pencabutan visa kemungkinan besar melanggar hukum.
Kebijakan ini juga dikaitkan dengan upaya pemerintah untuk menindak mahasiswa asing yang terlibat dalam protes pro-Palestina.
Pemerintah menggunakan program "catch and revoke" berbasis kecerdasan buatan untuk memantau aktivitas media sosial mahasiswa dan mencabut visa mereka yang dianggap mendukung kelompok seperti Hamas.
Langkah ini memicu kritik dari kelompok hak asasi manusia yang menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat.
Harvard University menjadi salah satu institusi yang paling terdampak, dengan ancaman kehilangan kemampuan untuk menerima mahasiswa asing.
Departemen Keamanan Dalam Negeri AS telah membatalkan hibah senilai lebih dari $2,7 juta untuk Harvard dan mengancam mencabut status bebas pajaknya.
Langkah ini diambil setelah universitas tersebut menolak memenuhi permintaan pemerintah terkait data mahasiswa asing yang terlibat dalam protes.
Universitas lain seperti Columbia, Princeton, dan Northwestern juga melaporkan adanya pencabutan visa terhadap puluhan mahasiswa mereka, menambah kekhawatiran di kalangan akademisi tentang kebebasan akademik dan otonomi institusi pendidikan.
Mahasiswa asing yang terdampak merasa cemas dan tidak aman. Banyak dari mereka menghadapi ancaman deportasi tanpa proses hukum yang jelas.
Beberapa mahasiswa telah mengajukan gugatan hukum, sementara yang lain mencari perlindungan dari organisasi hak asasi manusia dan komunitas akademik.
Komunitas internasional, termasuk pemerintah negara asal mahasiswa, menyatakan keprihatinan terhadap kebijakan ini.
Mereka mendesak pemerintah AS untuk menghormati hak-hak mahasiswa asing dan memastikan bahwa kebijakan imigrasi tidak diskriminatif atau sewenang-wenang.
Pencabutan massal visa mahasiswa asing oleh pemerintahan Trump telah memicu krisis di dunia pendidikan tinggi AS dan menimbulkan ketegangan hukum serta diplomatik.
Dengn gugatan dari 20 negara bagian dan tekanan dari komunitas internasional, masa depan kebijakan ini masih belum pasti.
Namun, jelas bahwa tindakan ini telah mengguncang kepercayaan terhadap sistem pendidikan dan nilai-nilai kebebasan di Amerika Serikat.
Editor : M. Ainul Budi