RADAR JEMBER - Track rekord Yenita Sari Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jember yang baru bisa dibilang bukan kaleng-kaleng.
Mantan Kajari Sumedang ini bahkan pernah membongkar kasus korupsi jalan tol saat di Sumedang.
Tahun 2024 silam Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumedang menetapkan lima tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan tanah untuk Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) Seksi 1 di Desa Cilayung, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Senin, 1 Juli.
Kepala Kejari Sumedang Yenita Sari mengatakan kelima tersangka itu berinisjal DSM, AR, AP, MI, dan U. Sebelumnya, lima orang itu berstatus sebagai saksi.
Yenita Sari, saat itu mengatakan bahwa Kejari Sumedang telah melakukan rangkaian proses penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-02/M.2.22.4/Fd.1/11/2023 tanggal 28 Mei 2024.
Kasus korupsi tersebut mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp329.718.336.292 miliar
Duduk Perkara:
Kasus ini bermula pada tahun 2019-2020. Ketika itu dilaksanakan pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Tol Cisumdawu Seksi 1 di Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.
Kemudian, pada tahun 2019-2020 telah dilaksanakan proses inventarisasi dan identifikasi hak kepemilikan tanah untuk mendapatkan ganti rugi akibat rencana pembangunan Jalan Tol Cisumdawu Seksi I di wilayah Desa Cilayung, dimana AP ditunjuk sebagai Ketua Satgas B Tim P2T dan AR adalah anggotanya.
Selanjutnya, hasil pendapat tersebut dituangkan ketika Daftar Nominatif (DANOM) yang akan diajukan kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Mushofah Mono Igfirly untuk memeroleh Nilai Penggantian Wajar (NPW) untuk ganti rugi tanah tersebut.
Kemudan akan dikirimkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum.
9 Bidang Tanah:
Dari hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut terdapat 9 bidang tanah dengan hak
kepemilikan berupa 7 Letter C atau tanah adat dan 2 SHGB yang memeroleh Nilai
Penggantian Wajar (NPW).
Dari hasil penyidikan, Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Sumedang terhadap pengajuan kesembilan bidang tanah tersebut ditemukan adanya Perbuatan Melawan Hukum di antaranya berupa Pengalihan Hak Kepemilikan setelah adanya Penetapan Lokasi berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor: 620/Kep.824-Sarek/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Penetepan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Cileunyi- Sumedang-Dawuan, Manipulasi Data Hak Kepemilikan, Penilaian Ganti Kerugian yang tidak wajar, dan seterusnya.
Bahwa ditemukan adanya perbuatan melawan hukum pada Proyek Strategis Nasional (PSN) Tol Cileunyi–Sumedang–Dawuan, yang merugikan Keuangan Negara atas pelaksanaan pengadaan tanah tersebut yang dimulai dari tahapan pendataan, sampai dengan penilaian ganti rugi.
Berdasarkan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat terdapat Kerugian Keuangan Negara akibat perbuatan para tersangka sebesar Rp329.718.336.292,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan
Puluh Dua Rupiah)
Atas perbuatannya, tersangka Tersangka DSM, AR, AP, MI, dan U disangkakan pasal Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Editor : M. Ainul Budi