RADAR JEMBER – Dugaan penggelembungan anggaran atau mark up dalam proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (KCJB) Whoosh pada periode pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menjadi perhatian publik. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan kesiapannya jika diperlukan keterangannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mahfud menegaskan dirinya akan hadir bila dipanggil sebagai pihak yang mengetahui isu tersebut. Namun, ia menolak dorongan agar dirinya membuat laporan resmi ke KPK mengenai dugaan korupsi dalam proyek tersebut.
“Kalau dipanggil, saya akan datang. Kalau saya disuruh lapor, ngapain. Buang-buang waktu,” ucap Mahfud saat ditemui di Keraton Yogyakarta, Minggu (26/10). Ia menambahkan, tidak ada kewajiban bagi masyarakat untuk melapor ke KPK terkait sebuah dugaan kasus.
Menurut Mahfud, isu dugaan mark up Whoosh telah lebih dulu ramai diperbincangkan sebelum ia membahasnya dalam kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025. Ia menilai, KPK seharusnya juga sudah mengetahui dan dapat menelusuri informasi yang lebih dahulu berkembang di publik.
“Saya cuma ikut ngomong karena sudah ramai lebih dulu. Mestinya KPK memanggil mereka yang sudah sejak awal bersuara dan punya data lengkap,” ujarnya.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan lembaganya akan bersikap proaktif menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang proyek tersebut. Dorongan agar Mahfud membuat laporan resmi dimaksudkan untuk memperkuat dasar proses penindakan.
Dalam videonya, Mahfud mengungkapkan adanya perbedaan signifikan terkait biaya pembangunan jalur Whoosh. Ia menyebut biaya per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, sedangkan di China hanya sekitar 17–18 juta dolar AS.
KPK kini menegaskan akan terus menelaah data dan informasi terkait proyek strategis nasional tersebut untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi dalam prosesnya.
Penulis : Muhammad Robitunni'am