RADAR JEMBER – Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, (15/10/2026).
KPK kini meningkatkan penanganan perkara tersebut ke tahap penyidikan dan telah menetapkan sejumlah tersangka.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, keputusan menaikkan perkara ke tahap penyidikan diambil setelah gelar perkara atau ekspose pada Kamis malam.
“Untuk pihak-pihak yang kemudian ditetapkan bertanggung jawab atau ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini, kami akan sampaikan secara lengkap dalam konferensi pers rencana sore ini,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK pada media, Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Hingga Jumat pagi, KPK belum mengumumkan secara resmi identitas para tersangka beserta peran masing-masing.
Hamenang sendiri telah tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 07.01 WIB untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan total 20 orang di wilayah Klaten, Jawa Tengah, dan Jakarta.
Mereka termasuk Hamenang serta Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah.
Dari pihak-pihak yang diamankan di Klaten, sembilan orang dibawa ke Jakarta. KPK juga memeriksa satu orang yang diamankan di Jakarta sehingga total terdapat 10 orang yang menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK.
KPK mengungkapkan terdapat lima klaster dugaan korupsi yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Klaster itu meliputi pengadaan barang dan jasa, perizinan, upah pungut, dugaan penerimaan uang dari organisasi perangkat daerah (OPD) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta dugaan pemberian kepada oknum BPK terkait pemeriksaan atau audit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.
Dalam OTT tersebut, penyidik juga menyita uang tunai sekitar Rp1,9 miliar. Barang bukti itu termasuk uang yang ditemukan dalam sebuah wadah berwarna biru.
KPK masih mendalami dugaan tindak pidana, aliran uang, serta keterlibatan masing-masing pihak. Rincian konstruksi perkara dan identitas tersangka dijadwalkan disampaikan melalui konferensi pers.
Perkembangan kasus ini masih menunggu keterangan resmi lanjutan dari KPK.
Status dan peran setiap pihak perlu merujuk pada pengumuman penyidik agar dugaan yang sedang ditangani tidak dianggap sebagai putusan bersalah.
Penulis: Mohammad Nur Fahmi
Editor : M. Ainul Budi