RADAR JEMBER - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan fakta terbaru di balik praktik dugaan setoran yang dilakukan oleh sejumlah pejabat daerah kepada Bupati Cilacap.
Berdasarkan hasil penyidikan, tindakan para pejabat tersebut diduga kuat bukan atas dasar sukarela, melainkan karena adanya tekanan dan rasa takut akan konsekuensi jabatan.
Asep Guntur Juru Bicara KPK memberikan penegasan bahwa para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap merasa terancam jika tidak memenuhi permintaan sejumlah uang dari pimpinan mereka.
Baca Juga: LENGKAP: KPK Nyatakan Berkas Perkara Bupati Ponorogo Nonaktif Sugiri Sancoko Lengkap
Dalam keterangannya, pihak KPK menyoroti kondisi psikologis para bawahannya yang berada di bawah bayang-bayang kekuasaan sang Bupati. Juru Bicara KPK menyatakan secara langsung:
"Beberapa pejabat daerah di sana memberikan setoran atau uang karena mereka merasa takut jika tidak mengikuti instruksi tersebut akan berdampak pada posisi atau jabatan mereka di pemerintahan daerah." kata Asep.
Praktik ini menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang yang menciptakan iklim kerja tidak sehat di birokrasi daerah. KPK menduga setoran-setoran tersebut berkaitan dengan berbagai proses administratif, mulai dari mutasi jabatan hingga pengamanan proyek-proyek di wilayah Kabupaten Cilacap.
Baca Juga: AKHIRNYA! Yaqut Kembali Diperiksa KPK Usai Praperadilannya Ditolak, Siap Pakai Rompi?
Hingga saat ini, lembaga antirasuah terus mendalami aliran dana serta mencari bukti tambahan untuk memperkuat konstruksi perkara korupsi yang menjerat Bupati Cilacap. KPK juga mengimbau kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk berani melaporkan segala bentuk pemerasan atau permintaan ilegal melalui sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) demi memutus rantai korupsi di tingkat daerah.
Editor : M. Ainul Budi