BONDOWOSO, Radar Jember – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bondowoso menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan memaparkan kinerja pengelolaan APBN sekaligus menghadirkan mitra strategis. Kegiatan ini juga diisi sosialisasi dari PT Taspen dan Bank Mandiri Taspen sebagai upaya meningkatkan pemahaman layanan keuangan bagi aparatur sipil negara (ASN).
Kepala KPPN Bondowoso, Heru Kutanto, menjelaskan bahwa pihaknya memiliki dua fungsi utama dalam pengelolaan keuangan negara, yakni sebagai pengelola pendapatan dan belanja negara. Dari sisi pendapatan, KPPN mencatat penerimaan perpajakan mencapai Rp 918,1 miliar.
“Penerimaan pajak tersebut terdiri dari PPh, PPN, PBB, pajak lainnya, cukai serta Bea Masuk. Selain itu, juga terdapat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan pendapatan dari Badan Layanan Umum (BLU),” ujarnya.
Ia menambahkan, layanan yang berada dalam lingkup KPPN Bondowoso tersebar di empat wilayah, yakni Kab. Bondowoso, Kab. Situbondo, Kab. Probolinggo dan Kota Probolinggo. Hal ini menunjukkan cakupan pengelolaan keuangan negara yang cukup luas di wilayah kerja KPPN Bondowoso.
Sementara itu, dari sisi belanja negara, total anggaran yang dikelola mencapai Rp 5,6 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat serta dana transfer ke daerah, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana transfer lainnya.
“Untuk belanja pemerintah pusat, terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Saat ini kami juga fokus pada penyaluran gaji ke-13 bagi ASN,” jelasnya.
Heru memaparkan, realisasi belanja hingga saat ini menunjukkan progres yang cukup baik. Di antaranya belanja pegawai sebesar 42,72 persen, belanja barang sebesar 32,73 persen dan belanja modal mencapai 36,6 persen. Selain itu, pihaknya juga mengawal penyaluran berbagai program strategis nasional.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi) melalui tiga lembaga penyalur, yakni Pegadaian, PNM, dan Bahana. Penyaluran tersebut ditujukan kepada pelaku usaha kecil, termasuk yang berbasis koperasi.
“Kami juga melakukan monitoring terhadap program prioritas nasional, seperti Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) bersubsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang menyasar ASN, swasta, hingga TNI-Polri,” tambahnya.
Selain itu, program pembangunan sosial juga menjadi perhatian, seperti sekolah rakyat yang dilengkapi ruang kelas, asrama, hingga fasilitas ibadah. Tak hanya itu, terdapat pula monitoring Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan ratusan titik penerima manfaat di Bondowoso dan sekitarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Heru juga menegaskan komitmen KPPN Bondowoso dalam menjaga integritas layanan. Ia memastikan seluruh layanan yang diberikan tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun.
“Kami informasikan bahwa seluruh layanan di KPPN Bondowoso gratis. Jika ada yang meminta biaya atau pungutan, itu dipastikan bukan dari kami. Kami juga membuka layanan pengaduan untuk menjaga transparansi,” tegasnya.
Sementara itu, kegiatan FKP juga diisi dengan sosialisasi dari PT Taspen terkait program jaminan sosial ASN, seperti tabungan hari tua, pensiun, dan asuransi kematian. Selain itu, Bank Mandiri Taspen turut memperkenalkan produk dan layanan keuangan yang mendukung kesejahteraan Pensiunan ASN. (faq)
Editor : Faqih Humaini