Nilai Tambak Tak Ramah Lingkungan

Safitri • Dipublikasikan Kamis, 16 Maret 2023 | 18:58 WIB
DESAK PEMERINTAH: Ratusan aksi massa melakukan orasi di depan Kanto Pemkab Jember, kemarin (15/3). Mereka menuntut keberadaan tambak di Dusun Getem, Desa Mojomulyo, Puger, yang dinilai merugikan warga sekitar dan nelayan.
DESAK PEMERINTAH: Ratusan aksi massa melakukan orasi di depan Kanto Pemkab Jember, kemarin (15/3). Mereka menuntut keberadaan tambak di Dusun Getem, Desa Mojomulyo, Puger, yang dinilai merugikan warga sekitar dan nelayan.
JEMBER KIDUL, Radar Jember – Ratusan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jember bersama-sama dengan warga  Dusun Getem, Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger, turun ke jalan melakukan aksi demo di depan Kantor Pemkab Jember, kemarin. Mereka memprotes keberadaan tambak modern yang dinilai merugikan warga, karena tak ramah lingkungan.

BACA JUGA : Bakal Terapkan Rekayasa Lalin Jelang Ramadan

Salah satu korlap aksi, Ahmad Alfeyn Sulthony Ananda, menjelaskan, aksi tersebut didasari atas keluhan masyarakat terkait praktik tambak modern. Dampak adanya tambak tersebut membuat kerusakan lingkungan wilayah sekitar.

Salah satunya yaitu limbah yang dihasilkan merugikan perkampungan warga. “Ekosistem lingkungan juga sangat memprihatinkan. Seperti banyak lubang galian di sepanjang pesisir,” ujarnya.

Luas galian lubang yang digunakan untuk tambak kurang lebih sekitar 7 hektare. Kedalaman galian tambak mencapai 1,5 meter. Hal itu dapat merugikan ekosistem pantai di dusun tersebut.

Tak hanya itu, limbah yang dibuang ke laut mengakibatkan ikan di pantai tersebut semakin menjauh. “Jadi, nelayan terpaksa mencari ikan semakin ke tengah laut. Akibatnya, biaya solar yang dipakai bisa membengkak,” lanjutnya.

Ratusan warga semula berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Jember. Setelah itu, bergerak menuju Kantor Pemkab Jember. Mereka ingin bertemu bupati. Setelah aksi orasi berlangsung selama 15 menit, Bupati Hendy Siswanto menemui massa. Perwakilan pendemo pun akhirnya diterima berdialog di dalam kantor pemkab.

Hendy menjelaskan, tahun 2021 lalu, pihaknya sudah melakukan monitoring langsung ke lokasi. Berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember, beberapa titik lokasi yang ada di pesisir sudah ada yang memiliki. “Akhirnya, mereka tidak bisa pindah dari lahan tambak,” bebernya.

Sementara itu, di sisi lain, Kepala Dinas Perikanan Jember Indra Tri Purnomo menjelaskan, sejak tahun 2021 lalu pihaknya berusaha menertibkan status hak kepemilikan tanah yang ada di pesisir tersebut. “Kami sebagai pemerintah hadir untuk memberikan jalan terbaik bagi kedua belah pihak,” tutupnya. (faq/c2/bud)

  Editor : Safitri
Jember tambak