BACA JUGA : Retakan Jalan di Area Gunung Gumitir Silo, Perbaikan Tak Boleh Asal-asalan
Kepala Kejari Jember I Nyoman Sucitrawan mengatakan, setiap perkara tindak pidana mempunyai dasar restorative justice. Sebagaimana yang diberlakukan oleh aparat penengok hukum (APH) di seluruh Indonesia. Karenanya, dia menyebut, setiap perkara tindak pidana perlu dikaji lebih dalam asas kemanfaatan dan kerugian negaranya. "Jadi, kami tidak langsung memvonis orang bersalah," katanya.
Menurutnya, aparat penegak hukum saat ini, terutama Kejari Jember, sudah menjadi bagian dari masyarakat. Dia menegaskan bahwa tidak ada ketakutan bagi masyarakat ketika berhubungan dengan lembaga penegakan hukum.
Bahkan, Nyoman juga menjelaskan terkait keluhan masyarakat ketika perkara yang ditangani cenderung lama. Hal itu karena beberapa hal yang dinilai belum lengkap. Karenanya, butuh waktu untuk memperbaiki berkas perkara tersebut. "Kadang-kadang masyarakat tidak paham terkait ini. Tiba-tiba langsung menilai kinerja jaksa lama dan cenderung molor. Nah, itu semua ada penyebabnya," jelasnya.
Sebagaimana kaitannya dengan maraknya tambak ilegal di Jember. Sucitrawan menerangkan, perlu pengkajian terhadap PAD Jember. Pihaknya tidak menutup mata terhadap potensi yang dimiliki dari hasil alam di Jember ini. "Jaksa tidak mudah menangkap orang, harus dikaji dulu, studi kelayakannya, menguntungkan tidak bagi PAD daerah. Setelah itu, tinggal diberi pemahaman caranya yang benar," pungkasnya. (mun/c2)
Editor : Safitri