BACA JUGA : Enam Perusahaan Rintisan Akan Didirikan Porsche dan UP.Labs dari 2023-2025
Beberapa tambak bahkan telah ada yang berdiri dan sudah beroperasi. Jawa Pos Radar Jember sempat memantau ke lokasi dan mendapati sedikitnya delapan tambak baru yang berdiri sejak awal 2022. Menjamurnya tambak udang yang mengatasnamakan Perkumpulan Pertambakan Rakyat (PPR) itu disinyalir belum mengantongi izin alias ilegal. Bahkan, beberapa dari mereka mengaku hanya mengantongi surat persetujuan dari kepala desa setempat. Tidak ada perizinan yang jelas baik dari dinas maupun pemerintah daerah.
Seperti pengakuan Abdul Haris, salah satu pengelola lahan dan pengelola tambak rakyat tersebut. Dia mengaku mendapatkan izin kelola lahan pesisir itu dari desa, buka dari dinas ataupun pemerintah daerah. "Kami masih memiliki izin dari desa (Kepanjen, Gumukmas, Red)," katanya, saat ditemui kemarin.
Saat itu, Komisi B DPRD Jember tengah melakukan inspeksi ke sejumlah tambak yang baru berdiri. Tambak itu berada di kawasan sempadan pantai. Ada di Desa Mayangan dan Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas.
Mayoritas dari mereka mengaku, urusan izin tambak itu dilakukan melalui pemerintah daerah. Namun, hal itu belum dilakukan. "Nanti setelah ini berdiri, kami akan urus perizinannya. Kami berharap bisa mudah, karena izinnya kita tidak tahu persis," kata pria yang mewakili tiga keluarganya selaku pemilik saham di tambak tersebut.
Saat itu, tambak milik Abdul Haris tengah proses pembangunan kolam. Puluhan beton dan fondasi bangunan telah terpasang di arealnya yang cukup luas. Tak hanya tambak milik Abdul Haris yang belum miliki izin dan memiliki nama CV/PT, sejumlah tambak lain juga tidak jauh berbeda.
Beberapa alat berat juga terlihat di salah satu lokasi tambak baru itu. Bahkan pesisir dan sempadan pantai Gumukmas, sepanjang Jalur Lingkar Selatan (JLS), sudah tidak terlihat lagi karena telah tertutup dengan tingginya tembok tambak-tambak baru tersebut. Berikut gundukan pesisir pantai selatan yang biasanya terlihat menjulang tinggi sebagai tameng alami dari bencana tsunami, kini lenyap. "Pasir-pasir ini sebenarnya sebagai pelindung. Tapi sayang, ketika sudah tambak beroperasi, ya habis," sesal Gufron, anggota Komisi B DPRD Jember.
Pengusaha tambak di sana cukup bernyali. Mereka beroperasi dengan mengatasnamakan tambak PPR. Tambak yang dikelola swasta dengan mempekerjakan warga setempat. Namun, ketika DPRD melakukan inspeksi saat itu, pekerja di sana justru didapati banyak dari luar Jember. Seperti Situbondo dan beberapa daerah lainnya. Bahkan beberapa orang kecamatan yang mendampingi inspeksi dewan kemarin tidak tahu-menahu asal-muasal mereka berdiri dan beroperasi.
Komisi B menilai, diduga ada penyokong dana besar yang mendanai belasan tambak anyar di sekitaran sempadan pantai selatan Jember, yang berjarak tidak lebih 20 meter dari bibir pantai tersebut. Kecurigaan bahwa ada yang sedang melindungi mereka. Hal itu dikuatkan dengan sejumlah pelanggaran yang mereka tabrak secara berjamaah tanpa rasa bersalah apalagi takut.
"Mereka ini kenapa begitu mudah mendirikan dan beroperasi di wilayah Sempadan Pantai? Hanya bermodal surat keterangan desa. Padahal jelas banyak aturan yang mereka tabrak," kata Sekretaris Komisi B DPRD Jember David Handoko Seto, kemarin.
Padahal amanat dari Perpres Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Kawasan Sempadan Pantai, tegas menyatakan bahwa sempadan pantai harus sejauh 100 meter dari ombak tertinggi ke daratan. Namun, sekelas regulasi Presiden sekalipun sepertinya mandul diterapkan ke penambak-penambak baru tersebut. Mereka terkesan dibiarkan dan ada yang melindungi dari balik layar.
"Kita ketahui bersama, sejak beberapa tahun tambak itu selalu ditolak warga. Dari belasan tambak yang sudah ada saja, belum ada penindakan, sekarang sudah muncul lagi. Ini ke mana pemerintah daerah?" pinta David.
Di saat bersamaan, Komisi B seketika juga meminta seluruh aktivitas tambak, baik yang tengah proses pekerjaan maupun yang tengah beroperasi, untuk segera menghentikan pekerjaan mereka. Tak sampai di situ, dengan kawalan Muspika Gumukmas, Komisi B juga meminta agar tambak-tambak baru itu segera memberikan bukti surat-surat mereka berikut dokumen yang dimiliki, untuk diserahkan kepada kecamatan. "Kami akan tindak lanjuti dengan meminta dokumen itu dari camat. Kemudian, kami bawa ke dewan. Kami akan panggil semua pihak yang terlibat urusan tambak ini," pungkas Politisi NasDem itu. (mau/c2/nur)
Tentang Tambak Ilegal yang Dibiarkan:
- Sejumlah tambak baru berdiri dan mulai beroperasi sejak awal 2022.
- Setidaknya terdapat 8 tambak baru yang ilegal, tanpa izin, dan tanpa PT.
- Pengusaha tambak mengklaim itu merupakan tambak rakyat.
- Pengusaha membangun tambak terlebih dahulu, dan mengaku akan memproses izin setelahnya.
- Sejumlah pekerja bukan dari Jember, melainkan banyak dari luar daerah.
Fakta Keberadaan Tambak Ilegal:
- Seluruh tambak baru, mengaku hanya izin kepada pemerintah desa.
- Pemerintah desa diduga melangkahi kewenangan Pemkab Jember.
- DPRD menyayangkan keberadaan tambak karena pesisir pantai bukan milik perorangan.
- Dewan mendesak agar Pemkab Jember bertindak tegas dengan menutup tambak ilegal.
- Pemkab Jember diminta tidak tutup mata.
SUMBER: Hasil sidak DPRD Jember. Editor : Safitri