Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyampaikan, banyaknya pengangguran pada 2020 sebagian besar memang terjadi akibat pandemi Covid-19. Namun, Halim memandang, meningkatnya pengangguran juga terjadi karena program pemerintah sebelumnya yang tidak memiliki perencanaan matang dalam hal penyediaan lapangan kerja.
Apa yang terjadi pada masa lalu, kiranya menjadi pelajaran penting bagi pemerintah yang sekarang. "Bagaimanapun, meningkatnya angka pengangguran karena kegagalan pemerintah sebelumnya. Tidak ada konsep perencanaan dalam penyediaan lapangan kerja dan minim perlindungan tenaga kerja," katanya.
Kendati Bupati Jember Hendy Siswanto dan Wakil Bupati M Balya Firjaun Barlaman menanggung beban akibat hal itu, namun Halim menyebut, ke depan perlu langkah serius dengan program yang jelas. "Komitmen untuk menyejahterakan rakyat, salah satunya dengan membuka lowongan kerja. Hal itu tentu harus dengan program," ulasnya.
Politisi Partai Gerinda itu meminta agar Pemkab Jember serius dalam membuka peluang investasi. "Kalau ada investasi, loker pasti terbuka. Investasi itu banyak macam, misalnya membuat badan usaha baru, memaksimalkan pariwisata, atau hal lain yang membuat warga bisa bekerja," tuturnya.
Salah satu penopang perputaran ekonomi, lanjut Halim, yakni menggenjot serapan anggaran dari APBD. Semakin minim serapan anggaran, maka program dan serapan tenaga kerjanya juga akan kecil. "Misalnya pembangunan fisik, itu akan membutuhkan banyak tenaga kerja. Tetapi, kalau serapan anggaran lemah, Silpa akan besar dan kegiatan di masyarakat semakin sedikit," paparnya.
Pentingnya serapan anggaran juga disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jember Hadi Mulyono. Menurutnya, seluruh kegiatan fisik yang bersumber dari APBD akan banyak membutuhkan tenaga kerja. "Kalau semua kegiatan pembangunan jalan, serapan tenaga kerja akan besar. Makanya, Pemkab Jember terus menggenjot serapan anggaran untuk melaksanakan pembangunan. Misalnya infrastruktur jalan, pasti membutuhkan tenaga kerja," ucapnya kepada Jawa Pos Radar Jember, kemarin (12/9).
Menurutnya, dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan angka peningkatan pengangguran itu, pemkab telah menyiapkan sejumlah program dan masuk dalam draf rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang kini menunggu fasilitasi gubernur. "Dalam RPJMD, ada visi-misi, program unggulan, dan banyak hal," katanya.
Hadi menyebut, di antara program yang akan dijalankan untuk menumbuhkan perekonomian, Pemkab Jember akan menggarap potensi-potensi daerah. Misalnya, mengembangkan investasi sektor unggulan berbasis kekayaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM). "Termasuk mempermudah perizinan. Bupati sudah memberikan seluruh wewenang perizinan kepada PTSP (Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Red), sehingga investasi lebih mudah dan cepat," tuturnya.
Selain itu, dalam program Wes Wayahe juga terdapat sejumlah sektor yang dapat menunjang serapan tenaga kerja. Misalnya integrasi produk pertanian dan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), menumbuhkan wirausahawan pesantren, gerakan desa Jember berdaya, peningkatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pengembangan desa wisata. "Semua perizinan investasi yang masuk akan dipermudah, sehingga lapangan kerja dapat diperluas," pungkas mantan Kepala Dinas Perhubungan tersebut.
Reporter : Nur Hariri
Fotografer : Ilustrasi Radar Jember
Editor : Mahrus Sholih
Editor : Ivona