Radar Ijen - Besarnya ruang fiskal dalam perubahan APBD Bondowoso 2026 justru menjadi perhatian Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bondowoso.
Bukan hanya soal bertambahnya anggaran, fraksi tersebut menyoroti bagaimana uang daerah benar-benar diterjemahkan menjadi program yang berdampak bagi masyarakat. Sedikitnya, ada 12 rekomendasi yang dititipkan untuk menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah.
Sorotan paling awal diarahkan pada melonjaknya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Dalam perubahan APBD 2026, SILPA meningkat dari Rp34,143 miliar menjadi Rp145,111 miliar.
Baca Juga: Lepas Kontingen Bahlil Mini Soccer, Golkar Bondowoso Siapkan Bonus Khusus Top Score
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Andi Hermanto menilai, besarnya SILPA perlu dilihat bukan sekadar sebagai tambahan ruang fiskal, tetapi juga sebagai bahan evaluasi terhadap kualitas perencanaan dan realisasi anggaran sebelumnya.
“Pertanyaannya, apakah tambahan ruang fiskal ini benar-benar mempercepat penyelesaian persoalan masyarakat, atau justru menunjukkan sebagian agenda baru dapat direalisasikan setelah perubahan anggaran?” tutur Andi.
Fraksi PDIP juga menyoroti struktur belanja yang meningkat jauh lebih besar dibandingkan pendapatan. Pendapatan daerah bertambah Rp35,576 miliar, dari sekitar Rp1,826 triliun menjadi Rp1,862 triliun.
Sementara belanja melonjak Rp146,544 miliar, dari sekitar Rp1,861 triliun menjadi Rp2,007 triliun. Kondisi tersebut dinilai harus diikuti pengawasan ketat agar setiap rupiah memiliki target dan manfaat yang terukur.
Catatan berikutnya menyasar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meski PAD naik dari Rp333,025 miliar menjadi Rp339,739 miliar, kenaikan itu tidak terjadi merata. Pajak daerah justru turun Rp2,401 miliar.
Baca Juga: Breaking News! Jembatan Koncer Bondowoso Kembali Berlubang, Begini Kondisi Terkininya
Sebaliknya, retribusi naik Rp13,189 miliar. PDIP mendorong optimalisasi PAD melalui perluasan basis usaha, digitalisasi transaksi, pemutakhiran data objek pajak, hingga penanganan tunggakan, bukan sekadar menaikkan pungutan.
Di sektor belanja modal, Fraksi PDIP menyoroti kenaikan hingga Rp78,250 miliar, dari Rp114,891 miliar menjadi Rp193,140 miliar. Belanja jalan, jaringan, dan irigasi bahkan meningkat Rp54,393 miliar menjadi Rp109,414 miliar.
Program RANTAS dinilai perlu benar-benar menjawab persoalan konektivitas. Ukurannya bukan sekadar berapa kilometer jalan dibangun, tetapi dampaknya terhadap sentra produksi, biaya logistik, pertanian, UMKM, perdagangan hingga pariwisata.
Dari titik tersebut, 12 rekomendasi PDIP diarahkan pada pembenahan menyeluruh. Mulai perbaikan kualitas perencanaan, pengendalian SILPA, penguatan PAD, pengawasan belanja modal, percepatan pengadaan, sampai penguatan pendidikan, kesehatan, data Desil, fiskal desa dan mitigasi bencana.
Fraksi juga meminta lima perangkat daerah, yakni Baperida, BPKAD, Inspektorat, Bapenda dan BKSDM, memperkuat kapasitas sesuai fungsi masing-masing. “APBD bukan sekadar angka. APBD adalah keputusan politik tentang prioritas kehidupan masyarakat,” tegas Andi.
Baca Juga: Tata Kelola Perumdam Ijen Tirta Bondowoso Disorot, Audit Inspektorat Temukan Rekrutmen Tanpa Tes
Karena itu, PDIP meminta monitoring tidak berhenti pada laporan administratif. Progres fisik, serapan anggaran, output, outcome dan risiko harus saling terhubung sehingga pemerintah dapat melakukan tindakan korektif lebih dini.
Akurasi data Desil juga menjadi perhatian agar warga yang memang membutuhkan intervensi tidak kehilangan akses perlindungan sosial hanya karena persoalan validitas data. (faq/bud)
Editor : Imron Hidayatullahh