Radar Ijen – Pembangunan infrastruktur dinilai belum sepenuhnya menyentuh jalur produksi pertanian. Jalan menuju areal persawahan dan perkebunan yang menjadi akses utama petani masih banyak dalam kondisi rusak.
Persoalan tersebut menunjukkan adanya celah dalam prioritas pembangunan infrastruktur yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Anggota DPRD Jawa Timur Fraksi PDIP Martin Hamonangan mengatakan, jalan tani seharusnya dipandang sebagai bagian dari infrastruktur ekonomi.
Baca Juga: Lepas Kontingen Bahlil Mini Soccer, Golkar Bondowoso Siapkan Bonus Khusus Top Score
Sebab, jalur tersebut menjadi penghubung langsung antara lahan produksi dengan titik pengumpulan maupun pasar.
Namun, perhatian pembangunan selama ini cenderung lebih besar diarahkan pada jalan utama yang memiliki intensitas lalu lintas lebih tinggi.
Menurut Martin, kondisi tersebut membuat petani harus menghadapi persoalan akses ketika menjalankan aktivitas produksi.
Jalan yang rusak tidak hanya menyulitkan mobilitas kendaraan, tetapi juga membuat proses pengangkutan hasil panen menjadi lebih lambat dan membutuhkan penanganan tambahan.
“Jalan tani ini jangan dianggap hanya jalan biasa. Di situ ada aktivitas ekonomi masyarakat. Dari sana hasil pertanian keluar, pupuk dan kebutuhan produksi juga masuk,” ujarnya.
Baca Juga: Breaking News! Jembatan Koncer Bondowoso Kembali Berlubang, Begini Kondisi Terkininya
Dia menilai, pemerintah perlu melihat pembangunan jalan tani dari sisi manfaat ekonominya. Ketika akses menuju lahan memadai, distribusi hasil pertanian dapat berlangsung lebih cepat dan efisien.
Sebaliknya, jika akses dibiarkan rusak, beban yang muncul justru harus ditanggung petani melalui tambahan biaya transportasi dan tenaga angkut.
Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena tidak semua komoditas pertanian memiliki daya tahan panjang.
Hasil panen berupa sayuran, buah-buahan, hingga komoditas tertentu membutuhkan proses distribusi yang cepat.
Kerusakan jalan berpotensi memperpanjang waktu tempuh dan membuat kualitas komoditas menurun sebelum sampai ke pasar.
“Produk pertanian itu tidak bisa menunggu lama. Kalau aksesnya sulit, waktu distribusinya bertambah dan petani yang akhirnya menerima dampaknya,” tegasnya.
Baca Juga: Tata Kelola Perumdam Ijen Tirta Bondowoso Disorot, Audit Inspektorat Temukan Rekrutmen Tanpa Tes
Martin juga memahami bahwa pembangunan jalan tani tidak mudah dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah desa.
Keterbatasan kemampuan fiskal desa membuat pembangunan infrastruktur menuju kawasan produksi kerap harus bersaing dengan kebutuhan pembangunan lainnya.
Karena itu, menurut dia, diperlukan intervensi pemerintah di atasnya agar persoalan tersebut tidak terus berulang.
Dia mendorong Pemprov Jatim membuka ruang bantuan keuangan maupun hibah untuk pembangunan akses produksi pertanian.
Baca Juga: Antisipasi Karhutla Musim Kemarau, Petugas Gabungan Sisir Kawasan Hutan Bondowoso
Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi bagi desa yang memiliki kebutuhan jalan tani, tetapi tidak mempunyai kemampuan anggaran yang cukup.
Pemerintah kabupaten juga perlu melakukan pemetaan terhadap jalur produksi yang membutuhkan penanganan berdasarkan tingkat urgensinya. (faq/bud)
Editor : Imron Hidayatullahh