Radar Jember - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bondowoso tak hanya dievaluasi dari sisi menu.
Keamanan pangan, legalitas, distribusi, pengelolaan sampah hingga dampak ekonomi lokal ikut dibedah Pemkab Bondowoso.
Evaluasi menyeluruh itu dilakukan dalam rapat koordinasi pelaksanaan MBG di Wisma Wakil Bupati Bondowoso, Senin (14/9).
Baca Juga: Beda Keyakinan Tetap Bersahabat, Kepala Kejari Bondowoso Ingatkan Bijak Bermedsos
Wakil Bupati Bondowoso As'ad Yahya Syafi'i sekaligus Ketua Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG Bondowoso, menegaskan evaluasi tidak boleh berhenti pada persoalan administrasi.
Seluruh mata rantai pelaksanaan MBG harus diperiksa, mulai menu, perizinan, keamanan pangan hingga kondisi lingkungan tempat pengolahan makanan.
“Kami ingin memastikan makanan yang sampai ke anak-anak kita, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita benar-benar aman serta layak konsumsi,” tegasnya.
Masukan masyarakat terkait variasi dan kelayakan menu juga menjadi perhatian. Makanan yang diberikan kepada penerima manfaat harus memenuhi standar gizi sekaligus layak dan disukai oleh mereka yang mengonsumsinya.
Pemkab juga menyoroti ketepatan sasaran dan distribusi MBG. Pemerintah membuka kemungkinan pengalihan bantuan apabila terdapat peserta didik yang tidak membutuhkan atau menolak program tersebut.
Baca Juga: Belum Kantongi SLHS dan Masalah Fasilitas, Tiga SPPG MBG di Bondowoso Dibekukan
Bantuan dapat dialihkan kepada kelompok masyarakat rentan lainnya. Di sisi lain, cakupan MBG terus didorong agar menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Untuk penetapan sekolah penerima, BGN menggunakan mekanisme Surat Penetapan Sementara (SPS). Sekolah yang belum masuk penetapan awal masih dapat diusulkan kembali pada gelombang berikutnya.
Sekda Bondowoso Fathur Rozi menyebut pemetaan digital menjadi salah satu langkah yang perlu segera dilakukan.
Kominfo diminta menyiapkan dashboard spasial interaktif yang memuat titik SPPG, radius sekolah penerima hingga persebaran ibu menyusui, ibu hamil, dan balita.
Pemetaan tersebut diharapkan dapat memperpendek jarak distribusi sekaligus mencegah tumpang tindih wilayah pelayanan antarsatuan SPPG. Persoalan sampah juga masuk dalam evaluasi.
Baca Juga: Mengenal Kanissa Zivara Nugroho dari Bondowoso, dari Mayoret hingga Jadi Finalis Putri Jatim 2026
Dengan puluhan dapur SPPG yang beroperasi, volume sampah yang dihasilkan berpotensi besar sehingga pemilahan harus dilakukan sejak dari dapur.
Selain menjaga keamanan pangan dan lingkungan, Pemkab ingin program MBG ikut menggerakkan ekonomi daerah.
Potensi PAD antara lain berasal dari retribusi uji laboratorium kebersihan makanan, perizinan IPAL, Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL), hingga retribusi pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT).
Fathur juga meminta kebutuhan bahan baku MBG sebanyak mungkin dipenuhi dari Bondowoso. Mulai cabai, sayuran, buah-buahan hingga produk olahan seperti roti diharapkan dapat dipasok petani dan pelaku UMKM lokal.
“Filosofi program MBG adalah menciptakan ekonomi sirkular di tingkat desa, sejalan dengan Asta Cita ke-6 Presiden untuk membangun dari bawah,” pungkasnya. (ham/bud)
Editor : Imron Hidayatullahh