Radar Ijen - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bondowoso kembali mendapat evaluasi.
Tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) disuspen sementara karena persoalan administrasi hingga fasilitas.
Dua di antaranya dihentikan sementara karena belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sementara satu lainnya harus melakukan perbaikan fasilitas sebelum kembali beroperasi.
Baca Juga: Mengenal Kanissa Zivara Nugroho dari Bondowoso, dari Mayoret hingga Jadi Finalis Putri Jatim 2026
Koordinator SPPG Perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) Bondowoso, Mochammad Hasan Bazri, mengatakan tiga SPPG tersebut berada di Kecamatan Tapen, Wonosari, dan Curahdami. "Ya, ada tiga," katanya.
Dia menjelaskan, SPPG yang terkendala SLHS dapat kembali menjalankan layanan setelah sertifikat tersebut diterbitkan.
Sedangkan SPPG yang bermasalah pada fasilitas harus menunggu proses pengajuan sekaligus perbaikan di lapangan.
"Setelah SLHS keluar, langsung bisa dikebut. Untuk fasilitas, tunggu pengajuan dan perbaikan secara real di lapangan," ujarnya.
Hasan belum dapat memastikan berapa lama suspensi terhadap ketiga SPPG tersebut berlangsung. Durasi penghentian bergantung pada penyelesaian persoalan masing-masing.
Baca Juga: Beda Keyakinan Tetap Bersahabat, Kepala Kejari Bondowoso Ingatkan Bijak Bermedsos
Hal tersebut disampaikan Hasan usai rapat koordinasi evaluasi program MBG di Wisma Wakil Bupati Bondowoso, Senin (14/9).
Dalam rapat tersebut, evaluasi MBG tidak hanya membahas persoalan operasional SPPG.
Kontribusi program terhadap perekonomian daerah turut menjadi perhatian. Pemkab Bondowoso mendorong agar program MBG tidak hanya memberi manfaat bagi peserta didik, tetapi juga membuka peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hasan menyebut sejumlah aktivitas dalam operasional MBG berpotensi menjadi sumber PAD.
Di antaranya pemeriksaan laboratorium air dan pemeriksaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang berkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
"MBG itu menggunakan lab air, yang itu tiga sampai enam bulan sekali, lab IPAL, air limbah itu juga dicek oleh DLH," ungkapnya.
Baca Juga: Olahan Tembakau Jadi Sumber Kerja Puluhan Warga Bendelan Bondowoso,
Sementara mengenai informasi penghentian layanan MBG di sejumlah sekolah secara nasional, Hasan menjelaskan hal tersebut berkaitan dengan Surat Penetapan Sementara (SPS) dari pemerintah pusat.
Sekolah yang belum tercantum dalam SPS pertama, kata dia, belum dapat menerima layanan MBG. Namun, sekolah tersebut tetap bisa diajukan kembali dan layanan dapat berjalan setelah SPS kedua diterbitkan.
"Sekolah-sekolah yang belum masuk tetap diajukan, setelah SPS kedua turun, maka tetap layanannya seperti biasa," pungkasnya. (ham/bud)
Editor : Imron Hidayatullahh