BADEAN, Radar Ijen – Pascainsiden yang menewaskan dua pendaki di Gunung Piramid, Irfan Nasrul Lalili dan Maliya Finda, Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga (Disparbudpora) Bondowoso mendorong evaluasi menyeluruh.
Seluruh pemangku kepentingan direncanakan untuk segera duduk bersama agar merumuskan langkah lanjutan, terutama terkait aspek keselamatan dan legalitas pendakian.
Kepala Disparbudpora Bondowoso, Gede Budiawan, menyampaikan duka mendalam sekaligus apresiasi kepada tim gabungan.
“Kami turut prihatin dengan meninggalnya dua pendaki Gunung Piramid, Irfan Nasrul Lalili dan Maliya Finda. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada aparat, tim SAR, dan relawan yang telah bekerja keras dalam proses evakuasi,” ujarnya.
Ia menegaskan, secara legal kawasan Gunung Piramid, termasuk Gunung Saeng dan Gunung Bulan di wilayah barat Bondowoso, berada di bawah kewenangan Perhutani. Karena itu, setiap kebijakan terkait aktivitas pendakian harus melalui koordinasi dan kesepakatan lintas pihak.
Menurutnya, hingga saat ini pendakian di kawasan tersebut memang belum dianjurkan karena faktor keselamatan.
Baca Juga: DPRD Bondowoso: Gunung Piramid Harus Dikelola Profesional dan Terukur
Sejak peristiwa 2019, Disparbudpora baru sebatas melakukan langkah awal berupa pembentukan kelompok sadar wisata (pokdarwis) sebagai fondasi pengembangan kawasan.
“Kalau bicara membuka pendakian, banyak hal yang harus disiapkan. Tidak hanya jalur, tapi juga keamanan, SDM, dan sistem pengelolaannya. Ini tidak bisa parsial, semua harus siap,” tegasnya.
Ia menambahkan, ke depan diperlukan forum bersama antara Perhutani, Disparbudpora, BPBD, Basarnas, serta komunitas pendaki gunung untuk menyusun konsep yang komprehensif. Dengan demikian, jika dibuka, kawasan tersebut benar-benar siap dan mengutamakan keselamatan.
“Harapannya bisa diarahkan menjadi wisata minat khusus atau ecotourism. Tapi itu harus melalui kajian dan kesiapan matang,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pariwisata Disparbudpora Bondowoso, Intan Puspita Dewi, menjelaskan bahwa penguatan di tingkat tapak sebenarnya telah berjalan. Salah satunya melalui pembentukan dan pembinaan Pokdarwis Pesona Rengganis di Kelurahan Curahdami.
Menurutnya, pembinaan tidak hanya difokuskan pada pendakian, tetapi juga pengembangan potensi wisata desa. Pokdarwis diarahkan mengelola paket wisata seperti live in, wisata kuliner, hingga jelajah desa agar manfaat ekonomi bisa langsung dirasakan masyarakat.
“Jadi pengunjung tidak hanya datang untuk naik gunung, tapi juga bisa tinggal di desa, menikmati kuliner lokal, dan mengenal kehidupan masyarakat,” jelasnya.
Di sisi sumber daya manusia, Disparbudpora juga telah melatih pemandu lokal.
Baca Juga: Gunung Piramid Hanya 1.521 Mdpl, Mengapa Dijuluki Salah Satu Gunung Paling Berbahaya di Jawa Timur?
Pada 2024, sebanyak lima warga Curahdami difasilitasi mengikuti sertifikasi pemandu gunung muda sebagai tahap awal dalam penyiapan SDM pendakian.
“Ke depan akan kami tingkatkan lagi ke jenjang berikutnya. Karena pemandu gunung itu ada tahapan sertifikasinya, tidak bisa langsung,” ujarnya.
Ia menegaskan, jika ke depan pendakian Gunung Piramid akan dilegalkan, maka kesiapan sarana prasarana harus menjadi perhatian utama.
Mulai dari penyediaan basecamp atau rumah singgah, hingga pos pengawasan di beberapa titik jalur pendakian.
Selain itu, sistem pengelolaan juga harus dibangun secara utuh, mulai dari registrasi pendaki, persyaratan khusus, hingga standar operasional prosedur (SOP). Termasuk di dalamnya penentuan kriteria pendaki yang diperbolehkan naik, mengingat karakter jalur Piramid yang ekstrem dan berisiko tinggi.
“Apakah pendaki pemula boleh naik atau harus yang sudah berpengalaman, itu harus diatur. Termasuk perlengkapan wajib dan sistem penanganan darurat, semuanya harus jelas,” tegasnya.
Di sisi lain, Pokdarwis Pesona Rengganis juga telah merancang pengembangan camping ground di kawasan Padang Koboi sebagai penunjang wisata minat khusus. Lokasi tersebut dinilai potensial, namun hingga kini belum terealisasi karena keterbatasan anggaran.
“Sudah ada mapping lokasi, tapi memang butuh biaya cukup besar untuk membangun fasilitasnya. Ini yang masih kami dorong ke depan,” pungkasnya. (faq/bud)
Editor : M. Ainul Budi