Tragedi Berulang di Piramid, DPRD Dorong Pengelolaan Wisata Ekstrem Berbasis Ecotourism

Faqih Humaini • Dipublikasikan Rabu, 5 Agustus 2026 | 13:52 WIB
Keindahan gunung piramid jika dilihat dari atas (FAQIH/AI/RJ)
Keindahan gunung piramid jika dilihat dari atas (FAQIH/AI/RJ)

 

BONDOWOSO, Radar Jember – Tragedi pendaki kembali terjadi di jalur ekstrem Gunung Piramid menjadi perhatian serius berbagai pihak.

Wakil Ketua DPRD Bondowoso Sinung Sudrajad menyampaikan duka mendalam atas insiden yang menimpa dua pendaki yang ditemukan meninggal dunia tersebut. Ia menilai, kejadian ini menjadi yang ketiga kalinya dan harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh.

“Yang terpenting pertama saya sampaikan berduka cita atas terjadinya korban lagi ini. Ini sudah yang ketiga kalinya di jalur ekstrem puncak Piramid,” ujarnya.

Sinung juga mengapresiasi gerak cepat jajaran Polres Bondowoso yang sigap dalam proses evakuasi. Selain itu, ia menyampaikan terima kasih kepada tim SAR gabungan serta relawan yang terlibat dalam pencarian hingga evakuasi korban di medan ekstrem.

“Kami mengapresiasi kinerja Polres dan seluruh tim rescue serta relawan yang telah berpartisipasi dalam evakuasi korban,” imbuhnya.

Baca Juga: Terjatuh ke Jurang 60 Meter, Dua Pendaki Gunung Piramid Bondowoso Ditemukan Dalam Kondisi Meninggal  

Menurutnya, tragedi semacam ini sejatinya sudah bisa diprediksi sejak peristiwa meninggalnya almarhum Thoriq pada 2019 silam. Kala itu, korban sempat hilang selama 13 hari sebelum akhirnya ditemukan. Namun hingga kini, belum ada solusi taktis dan strategi komprehensif yang benar-benar diterapkan untuk meminimalisir risiko di jalur tersebut.

“Sejak kejadian almarhum Thoriq tahun 2019 itu sebenarnya sudah bisa diperkirakan. Tapi sampai hari ini belum ada solusi taktis dan strategi yang benar-benar diterapkan,” tegasnya.

Baca Juga: Sebenarnya Sudah Ada Larangan Pendakian di Gunung Peramid Bondowoso: Pendaki yang Naik Statusnya Ilegal?

Ia menegaskan, wacana penutupan permanen Gunung Piramid bukanlah solusi yang tepat. Secara logika, mustahil melakukan pengawasan penuh selama 24 jam untuk mencegah pendaki nekat naik. Justru, menurutnya, larangan tanpa pengelolaan berpotensi mendorong pendakian ilegal yang lebih berisiko.

 

“Penutupan permanen bukan solusi. Logikanya, siapa yang bisa menjaga 24 jam agar tidak ada pendaki yang nekat naik? Justru ini bisa memicu pendakian ilegal yang lebih berbahaya,” paparnya.

Sinung menyebut, sejak tragedi 2019 sebenarnya ada konsep penanganan yang relatif sederhana dan tidak membutuhkan biaya besar. Namun hingga saat ini belum terealisasi.

 Padahal jika diterapkan, seluruh pihak mulai dari wisatawan, pemerintah desa, Pemkab Bondowoso hingga Perhutani bisa mendapatkan manfaat secara bersama.

“Padahal ada strategi yang low cost, tidak perlu biaya mahal, dan semua pihak bisa happy jika itu dijalankan,” ujarnya.

Ia mendorong agar Gunung Piramid dikelola secara lebih profesional. Keterlibatan kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang terlatih dan bersertifikat menjadi kunci. 

Dengan pengelolaan yang baik, masyarakat sekitar bisa mendapatkan penghasilan tambahan, mulai dari jasa sewa peralatan, pemandu, hingga penyediaan camping ground.

“Pokdarwis harus dilatih dan bersertifikat. Masyarakat bisa dapat penghasilan dari sewa alat, guide, hingga camping ground. Desa juga dapat PADes, pemkab dapat PAD, dan Perhutani juga mendapatkan bagi hasil,” jelasnya.

Lebih jauh, Sinung menekankan pentingnya konsep ecotourism atau pariwisata berbasis kelestarian lingkungan. Ecotourism merupakan model wisata minat khusus yang mengedepankan konservasi alam, edukasi, serta keterlibatan masyarakat lokal secara berkelanjutan.

“Ini bisa diarahkan menjadi destinasi ecotourism, wisata minat khusus yang sifatnya premium. Aman, terkelola, tetap menjaga alam, dan memberi dampak ekonomi bagi semua pihak,” pungkasnya.

 

 

 

Editor : Faqih Humaini
Sinung Sudrajad Bondosowo DPRD Bondowoso