Radar Ijen - Pekerjaan rumah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Bondowoso belum usai. Hingga akhir Juli, masih ada 9.124 warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik (KTP-e). Rendahnya kesadaran masyarakat hingga sulitnya menjangkau wilayah pelosok menjadi tantangan yang harus diatasi melalui layanan jemput bola.
Data Dispendukcapil menunjukkan jumlah penduduk Bondowoso yang wajib memiliki KTP-e mencapai 624.564 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 610.830 warga telah memiliki e-KTP, sementara 13.734 orang belum mengantongi kartu identitas elektronik. Dari 13.734 warga yang belum memiliki e-KTP itu, sebanyak 9.124 orang belum melakukan perekaman biometrik. Adapun sisanya telah menjalani perekaman, namun belum melakukan pencetakan KTP-e.
Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dispendukcapil Bondowoso, Sulestiono, mengatakan warga yang belum melakukan perekaman didominasi masyarakat yang tinggal di wilayah pelosok, penduduk yang baru memasuki usia wajib KTP, serta kelompok lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas. "Penyebab tertinggi karena faktor kesadaran masyarakat yang masih rendah," jelasnya.
Menurut Sulestiono, tidak sedikit warga yang baru mengurus administrasi kependudukan ketika benar-benar membutuhkan. Bahkan, petugas Dispendukcapil kerap harus mendatangi rumah sakit untuk melakukan perekaman karena warga baru menyadari pentingnya KTP-e saat akan mengakses layanan Universal Health Coverage (UHC).
Baca Juga: Gerakan Literasi Wajib Ditingkatkan, DPRD Bondowoso Ingatkan Ancaman Generasi Gadget
Selain rendahnya kesadaran masyarakat, faktor geografis juga menjadi tantangan. Sebagian warga tinggal cukup jauh dari kantor kecamatan sehingga kesulitan mengakses layanan administrasi kependudukan. "Juga terdapat warga yang belum tersentuh, antara lain penyandang disabilitas, ODGJ, dan lansia," jelasnya.
Untuk mengejar target perekaman, Dispendukcapil terus memperluas layanan jemput bola. Salah satunya dengan mendatangi langsung sekolah-sekolah SMA dan SMK untuk melakukan perekaman bagi para pelajar. Menurutnya, seluruh sekolah negeri telah didatangi, sedangkan sekolah swasta masih menunggu jadwal koordinasi. Perekaman tidak hanya menyasar siswa berusia 17 hingga 18 tahun, tetapi juga mereka yang telah berusia 16 tahun. "Jadi pada tahun berikutnya, mereka tinggal mengambil KTP-nya," jelas Sulestiono.
Selain menyasar sekolah, Dispendukcapil juga membuka layanan administrasi kependudukan di balai desa. Di sisi lain, program Larasati terus dioptimalkan dengan mendatangi warga dari rumah ke rumah untuk melayani lansia, penyandang disabilitas, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), serta kelompok rentan lainnya yang tidak memungkinkan datang ke lokasi pelayanan. (ham)
Editor : M. Ainul Budi