Radar Ijen – Persoalan jalan menuju areal pertanian kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD Jawa Timur Fraksi PDIP , Martin Hamonangan, menilai kondisi infrastruktur jalan tani yang masih banyak rusak berdampak langsung terhadap meningkatnya biaya produksi petani.
Menurutnya, akses jalan yang buruk membuat proses distribusi hasil panen menjadi tidak efisien. Petani harus mengeluarkan biaya lebih untuk mengangkut hasil pertanian, baik dengan menyewa kendaraan khusus maupun menambah tenaga angkut manual. Kondisi ini pada akhirnya menekan keuntungan petani di tingkat bawah.“Kalau ongkos angkut tinggi, otomatis harga jual ikut naik. Sementara produk kita harus bersaing dengan hasil pertanian lain, termasuk dari luar daerah bahkan impor,” ujarnya.
Baca Juga: Gerakan Literasi Wajib Ditingkatkan, DPRD Bondowoso Ingatkan Ancaman Generasi Gadget
Ia menegaskan, jalan tani memiliki peran strategis sebagai penghubung utama aktivitas pertanian. Tidak hanya untuk mengangkut hasil panen, tetapi juga sebagai jalur distribusi pupuk dan kebutuhan produksi lainnya. Ketika akses tersebut tidak memadai, maka seluruh rantai produksi ikut terdampak.
Selain itu, karakter hasil pertanian yang mudah rusak juga menjadi faktor krusial. Komoditas seperti sayur-mayur dan buah-buahan membutuhkan waktu distribusi yang cepat agar tetap layak jual. Jika terhambat kondisi jalan, kualitas hasil panen bisa menurun drastis.“Produk pertanian itu tidak bisa menunggu lama. Kalau terlambat sampai pasar, bisa layu dan akhirnya merugikan petani,” tegasnya.
Martin menilai, pembangunan infrastruktur selama ini masih belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan petani. Perhatian lebih banyak terserap pada pembangunan jalan utama, sementara akses menuju lahan pertanian kerap terabaikan.
Padahal, lanjut dia, petani merupakan salah satu pilar utama penggerak ekonomi desa. Jika biaya produksi terus meningkat akibat buruknya infrastruktur, maka daya saing sektor pertanian akan semakin melemah dan berpotensi mengancam keberlanjutan mata pencaharian masyarakat desa.
Di sisi lain, keterbatasan anggaran desa juga menjadi kendala serius. Dengan sisa anggaran pembangunan fisik yang relatif kecil, desa tidak memiliki kapasitas cukup untuk membangun jalan tani secara mandiri.
Karena itu, ia mendorong pemerintah provinsi Jawa Timur untuk turun tangan melalui skema bantuan keuangan maupun hibah. Menurutnya, tidak ada alasan untuk saling lempar kewenangan antara pemerintah provinsi, kabupaten, maupun desa jika menyangkut kebutuhan mendesak masyarakat.“Kita tidak bisa lagi bicara ini kewenangan siapa. Yang jelas ini kebutuhan petani. Pemerintah provinsi harus hadir memberikan solusi,” tandasnya.
Aspirasi tersebut disampaikan Martin dalam kegiatan reses yang digelar di Desa Jebung Lor, Kecamatan Tlogosari, serta Desa Tumpeng, Kecamatan Wonosari. Dalam forum itu, mayoritas warga menyuarakan persoalan serupa terkait buruknya akses jalan menuju areal persawahan.
Editor : M. Ainul Budi