NANGKAAN, Radar Ijen – Kinerja pelaksanaan anggaran di wilayah kerja KPPN Bondowoso pada semester I 2026 menunjukkan capaian tinggi. Namun, di balik angka Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang menembus 98,66 persen, masih terdapat sejumlah catatan yang menjadi fokus evaluasi untuk perbaikan ke depan.
Kepala KPPN Bondowoso Heru Kutanto menyampaikan, evaluasi ini tidak hanya melihat capaian secara umum, tetapi juga menyoroti indikator-indikator yang belum optimal di tingkat satuan kerja (satker).
Menurutnya, beberapa satker masih perlu memperbaiki keselarasan antara perencanaan dan realisasi anggaran, serta meningkatkan kecepatan penyerapan pada komponen belanja tertentu. “Secara umum memang baik, tetapi tetap ada ruang perbaikan. Beberapa indikator belum maksimal dan itu menjadi perhatian kami,” ujarnya.
Baca Juga: Perum BULOG Kantor Cabang Bondowoso Mulai Awasi Ketat Harga Minyak dan Beras di Pasar
Penilaian IKPA sendiri didasarkan pada tujuh indikator utama yang mencerminkan kualitas pengelolaan anggaran.
Dari hasil evaluasi, sebagian besar indikator telah berjalan baik, namun masih ditemukan kendala teknis yang memengaruhi capaian di beberapa satker, terutama terkait akurasi perencanaan dan ketepatan waktu pelaksanaan anggaran.
Pada triwulan kedua, realisasi belanja pegawai, barang, dan modal memang mengalami peningkatan. Meski demikian, KPPN menilai akselerasi tersebut belum merata di seluruh satker. Beberapa unit kerja dinilai masih perlu meningkatkan konsistensi dalam menjaga ritme penyerapan agar tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.
Untuk menjawab tantangan tersebut, KPPN Bondowoso menyiapkan langkah pembinaan yang lebih intensif pada semester kedua. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya berupa monitoring, tetapi juga pendampingan langsung kepada satker yang dinilai belum optimal.
“Kami akan dorong melalui bimbingan teknis dan konsultasi yang lebih terarah, supaya kendala yang ada bisa segera diselesaikan,” terang Heru.
Selain itu, forum konsultasi rutin juga akan diperkuat sebagai ruang diskusi antara KPPN dan satker. Melalui forum ini, setiap permasalahan teknis yang dihadapi satker dapat diidentifikasi lebih cepat dan dicarikan solusi secara bersama-sama.
KPPN juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan di masing-masing satker. Pelatihan teknis akan difokuskan pada aspek perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan, agar seluruh proses berjalan lebih efektif dan akuntabel.
Dengan langkah tersebut, KPPN Bondowoso optimistis kualitas pengelolaan anggaran pada semester kedua dapat meningkat lebih merata. Evaluasi yang dilakukan diharapkan tidak hanya menjadi catatan, tetapi juga mendorong perbaikan konkret di setiap satker sehingga kinerja anggaran semakin berkualitas. (faq)
Editor : M. Ainul Budi