BONDOWOSO, Radar Jember – Keluhan soal buruknya akses jalan menuju areal persawahan mencuat dalam kegiatan reses anggota DPRD Jawa Timur, Martin Hamonangan, dari Fraksi PDI Perjuangan.
Dalam reses yang digelar di Desa Jebung Lor, Kecamatan Tlogosari, serta Desa Tumpeng, Kecamatan Wonosari, Kamis (30/7) malam, warga kompak menyuarakan persoalan klasik yang hingga kini belum tersentuh penanganan optimal.
Jalan menuju lahan pertanian yang seharusnya menjadi penopang aktivitas distribusi hasil panen, justru masih banyak yang berupa jalan tanah dan akses terobosan. Kondisi ini menyulitkan petani, terutama saat musim panen, karena kendaraan pengangkut tidak bisa masuk secara maksimal.
“Persoalannya hampir sama di banyak tempat, karena kontur wilayah persawahan memang banyak jalan terobosan. Aspirasi ini kami pahami dan memang butuh campur tangan pemerintah provinsi,” kata Martin.
Ia menjelaskan, jalan tani bukan sekadar fasilitas pendukung, melainkan urat nadi ekonomi desa. Selain untuk mengangkut hasil panen, jalan tersebut juga digunakan untuk distribusi sarana produksi seperti pupuk dan kebutuhan pertanian lainnya. Ketika akses terbatas, petani harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi, yang pada akhirnya menekan keuntungan mereka.
Dampak paling terasa adalah meningkatnya ongkos produksi. Petani harus menyewa kendaraan khusus yang mampu melintasi medan sulit, sehingga biaya angkut menjadi lebih mahal.
“Kalau ongkos angkut tinggi, otomatis harga jual ikut naik. Sementara produk kita harus bersaing dengan hasil pertanian dari luar, bahkan impor. Ini yang jadi persoalan serius,” tegasnya.
Tak hanya itu, karakter hasil pertanian yang mudah rusak juga menjadi persoalan tersendiri. Komoditas seperti sayur-mayur dan buah-buahan membutuhkan distribusi cepat agar tetap segar saat sampai di pasar.
Jika akses jalan buruk, waktu tempuh menjadi lebih lama dan kualitas hasil panen menurun. “Produk pertanian itu tidak bisa menunggu lama. Kalau terlambat dibawa ke pasar, bisa layu dan akhirnya merugikan petani,” imbuhnya.
Martin menegaskan, pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara berkeadilan. Tidak hanya fokus pada jalan utama atau perkotaan, tetapi juga menyasar jalan lingkungan dan jalan menuju kawasan pertanian. Sebab, petani merupakan salah satu pilar utama penggerak ekonomi desa yang tidak boleh diabaikan.
Ia juga menyoroti keterbatasan anggaran desa yang menjadi kendala utama pembangunan. Saat ini, dana desa yang tersisa untuk pembangunan fisik relatif kecil, berkisar antara Rp 50 juta hingga Rp 100 juta setelah berbagai pemotongan. Dengan kondisi tersebut, desa sulit merealisasikan pembangunan jalan tani secara mandiri.
Karena itu, pihaknya mendorong pemerintah provinsi Jawa Timur, bahkan Pemkab Bondowoso sekalipun untuk hadir melalui skema bantuan keuangan desa maupun hibah. Menurutnya, tidak ada aturan yang melarang intervensi tersebut selama untuk kepentingan masyarakat.
“Kita tidak bisa lagi saling lempar kewenangan, ini jalan desa atau kabupaten. Yang jelas ini kebutuhan masyarakat. Pemerintah provinsi harus hadir memberikan solusi,” tandasnya.
Sementara, Ketua DPC PDIP Bondowoso, Sinung Sudrajad menjelaskan, pihak berterima kasih kepada masyarakat yang antusias dengan memanfaatkan kegiatan reses tersebut. "Kami melihat, warga sangat antusias menyalurkan aspirasinya, kami dari PDIP komitmen untuk terus mengawal setiap aspirasi dari masyarakat," pungkasnya. (faq)
Editor : Faqih Humaini