TENGGARANG – Rendahnya serapan anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) Pemkab Bondowoso pada 2025 memantik kritik DPRD.
Di tengah rentetan banjir, jalan rusak, hingga jembatan putus yang terjadi sepanjang tahun lalu, penggunaan anggaran darurat justru disebut tidak mencapai Rp 1 miliar dari total alokasi sekitar Rp 10-12 miliar.
Minimnya realisasi anggaran BTT menjadi perhatian serius Komisi I DPRD Bondowoso. Anggota Komisi I DPRD Bondowoso Barri Sahlawi Zain menilai kondisi tersebut sulit dipahami, mengingat banyaknya kejadian bencana dan kerusakan infrastruktur yang membutuhkan penanganan cepat selama 2025.
Baca Juga: Jadi Bagian Upaya Preventif: Wajib Perhatikan Hak Kesehatan Anak-anak Bondowoso
"Padahal banyak bencana akibat banjir, curah hujan tinggi, jalan rusak hingga jembatan yang putus," katanya.
Sahlawi menilai, rendahnya penggunaan anggaran darurat memunculkan pertanyaan mengenai respons pemerintah daerah dalam menghadapi kondisi krisis.
Ia menilai perlu ada penjelasan apakah rendahnya serapan tersebut disebabkan lemahnya respons pemerintah atau adanya hambatan administratif dalam pencairan anggaran.
"Apakah ini mengindikasikan sense of crisis pemerintah daerah begitu rendah atau ada kendala lain?," ujarnya.
Politikus PPP itu mengungkapkan, persoalan tersebut telah disampaikan saat pembahasan laporan realisasi anggaran. DPRD juga akan kembali meminta penjelasan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Menurut Sahlawi, anggaran BTT yang tidak terserap akan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan kembali masuk ke kas daerah. Selanjutnya, dana tersebut akan dipetakan sesuai ketentuan, baik yang bersifat specific grant maupun non-specific grant.
Anggaran yang bersifat non-specific grant, kata dia, masih berpeluang dialokasikan kembali melalui Perubahan APBD 2026 sesuai kebutuhan prioritas pemerintah daerah.
"Nanti akan ada pembahasan baru pada Perubahan APBD 2026. Bisa saja ada perubahan sesuai skala prioritas dan visi Bupati serta Wakil Bupati," jelasnya.
Sahlawi berharap sisa anggaran tersebut diarahkan untuk membiayai kebutuhan yang benar-benar mendesak, terutama perbaikan jalan dan jembatan rusak yang hingga kini masih menjadi keluhan masyarakat. Salah satu yang disorot adalah dua jembatan di Desa Klekean, Kecamatan Botolinggo, yang kondisinya rusak dan menjadi jalur utama penghubung antar desa.
Selain infrastruktur, DPRD juga mendorong Pemkab mengalokasikan anggaran bagi penyediaan air bersih dan pembangunan sumur bor pertanian di wilayah rawan kekeringan. Menurut Sahlawi, langkah tersebut akan berdampak besar terhadap peningkatan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. (ham/bud)
Editor : M. Ainul Budi