RADAR JEMBER - Program sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) kuliner di Kabupaten Bondowoso belum dimanfaatkan secara optimal.
Padahal, pemerintah telah membuka akses luas lengkap dengan pendampingan tanpa biaya, namun jumlah pengajuan masih belum sebanding dengan potensi usaha yang ada.
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Bondowoso, Hergiar Yuli Pramanto, menyebutkan bahwa dari sekitar 9.500 UMKM kuliner, baru sebagian kecil yang telah mengurus sertifikasi halal.
Baca Juga: Cincin Sempit, Jari Membengkak: Damkar Bondowoso Evakuasi Remaja di Mako
Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya inisiatif pelaku usaha, terutama di wilayah pedesaan.
“Padahal semua gratis, mulai dari pengajuan sampai pendampingan. Tapi memang belum semua pelaku usaha memanfaatkan kesempatan ini,” ujarnya.
Menurutnya, rendahnya pemanfaatan program bukan hanya soal akses, melainkan juga pemahaman.
Banyak pelaku usaha yang belum menyadari bahwa sertifikasi halal kini menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing produk, terutama di tengah perkembangan pasar yang semakin selektif.
Baca Juga: Kembali Ajukan Sekolah Rakyat ke Kemensos, Bondowoso Siapkan Lahan 5 Hektare
Diskoperindag sendiri telah menyiapkan 15 penyelia halal yang siap mendampingi pelaku usaha dari awal hingga proses sertifikasi selesai.
Bahkan, setiap hari tercatat ada 5 hingga 7 permohonan yang masuk, meski angka tersebut dinilai masih jauh dari kebutuhan.
Dalam setahun, pemerintah daerah mampu memfasilitasi sekitar 500 hingga 1.000 sertifikat halal.
Namun, jika dibandingkan dengan total UMKM yang ada, capaian tersebut masih tergolong rendah.“Kesempatan sudah terbuka, fasilitas juga sudah kami siapkan. Tinggal bagaimana pelaku usaha mau memanfaatkan atau tidak,” tegasnya.
Ke depan, pemerintah daerah akan terus menggencarkan sosialisasi agar semakin banyak pelaku UMKM yang tergerak mengurus sertifikasi halal, sehingga produk kuliner Bondowoso dapat bersaing lebih luas di pasar.
Editor : M. Ainul Budi