RADAR JEMBER - Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bondowoso terus dimatangkan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso kini menyiapkan lahan seluas minimal 5 hektare di Desa Pancoran sebagai syarat utama untuk mengajukan asesmen ulang ke Kementerian Sosial (Kemensos).
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Bondowoso, dr. Mohammad Imron, mengatakan hingga saat ini pengajuan administratif memang belum dilakukan.
Sebab, pemerintah daerah masih merampungkan sejumlah persiapan teknis yang menjadi prasyarat utama.
Baca Juga: PDIP Bondowoso Refleksikan Kudatuli, Ajak Kader Rawat Demokrasi dan Ingatkan Bahaya Otoritarianisme
“Sejauh ini Sekolah Rakyat masih dalam tahap persiapan untuk mengajukan permohonan asesmen ulang ke Kementerian Sosial. Secara administratif memang belum resmi kami ajukan karena ada beberapa hal yang harus kami pastikan lebih dulu,” ujarnya.
Imron menjelaskan, rencana pembangunan Sekolah Rakyat sejatinya sudah digagas sejak tahun 2025. Bahkan, Pemkab Bondowoso telah menyampaikan langsung rencana tersebut kepada Menteri Sosial saat melakukan komunikasi di Jakarta.
Menurutnya, kendala utama pada pengajuan sebelumnya adalah keterbatasan luas lahan yang belum memenuhi syarat.
Namun, persoalan tersebut kini telah teratasi setelah pemerintah daerah menyiapkan lahan sekitar 5 hektare di Desa Pancoran, yang berada di kawasan sekitar SMK Negeri 4 Bondowoso.“Kendala waktu itu memang kekurangan lahan. Sekarang lokasi minimal 5 hektare sudah kami siapkan di Desa Pancoran,” tegasnya.
Ia juga meluruskan informasi yang sempat beredar terkait rencana pemanfaatan aset eks Rumah Sakit Paru sebagai lokasi Sekolah Rakyat. Imron memastikan, sejak awal lokasi tersebut tidak pernah menjadi opsi karena luas lahannya tidak memenuhi ketentuan dari pemerintah pusat.“Kalau eks Rumah Sakit Paru itu lahannya tidak cukup. Di pemerintah daerah memang tidak ada opsi memanfaatkan lokasi tersebut,” katanya.
Lebih lanjut, Imron menyebutkan jika hasil asesmen ulang dari Kemensos menyatakan lokasi tersebut memenuhi syarat, maka pembangunan Sekolah Rakyat akan sepenuhnya didukung pemerintah pusat.
Mulai dari pembangunan fisik hingga penyediaan sarana prasarana pendidikan akan dibiayai oleh pemerintah pusat.“Pemerintah daerah hanya menyiapkan lahan, tenaga pendidik, dan calon siswa. Sedangkan pembangunan, operasional, hingga kebutuhan hidup siswa di asrama akan dibiayai penuh oleh Kementerian Sosial,” jelasnya.
Terkait daya tampung, pihaknya masih menunggu ketentuan resmi dari Kemensos. Sekolah Rakyat di Bondowoso direncanakan melayani jenjang pendidikan dasar (SD), sementara kapasitas siswa serta kebutuhan tenaga pendidik akan disesuaikan dengan hasil asesmen dan dokumen perencanaan dari pemerintah pusat.
“Saat ini angkanya belum bisa dipastikan. Nanti kami melihat kembali dokumen dan ketentuan dari kementerian,” pungkasnya. (faq)
Editor : M. Ainul Budi