radar jember - FRAKSI PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bondowoso menyoroti sejumlah persoalan pelayanan publik dalam pembahasan persetujuan penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
Catatan tersebut lebih menitikberatkan pada optimalisasi kinerja pemerintah daerah di tengah kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Bahkan akses aie bersih juga masih menjadi bahan evaluasi.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bondowoso, Andi Hermanto, menegaskan masih banyak jabatan strategis di sejumlah OPD dan kepala sekolah yang kosong. Kondisi ini dinilai berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik.
Baca Juga: Penyaluran Aspal Hibah di Bondowoso Diawasi Ketat, Libatkan Inspektorat Hingga Monitoring
“Kami meminta bupati segera melakukan pengisian jabatan agar pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan maksimal,” ujarnya.
Selain itu, fraksi juga menyoroti belum optimalnya peran camat dalam pelayanan pertanahan. Pasalnya, masih ada camat yang belum dilantik sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maupun belum mengantongi sertifikat.
Hal ini dinilai menghambat pelayanan transaksi tanah sekaligus mengurangi potensi pendapatan daerah.
Tak hanya itu, komitmen pemerintah daerah untuk mendekatkan aparatur dengan domisili kerja juga didorong segera direalisasikan.
Menurut Andi, langkah ini penting agar aparatur seperti guru, tenaga kesehatan, dan pegawai lainnya dapat bekerja lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta pemerintah daerah mengoptimalkan peran Dinas Kominfo, camat, serta media massa dalam menyampaikan capaian kinerja pemerintah.
Hal ini dinilai penting untuk membangun persepsi publik yang seimbang, sehingga masyarakat tidak hanya melihat kekurangan, tetapi juga mengetahui hasil kerja pemerintah.
Di sisi lain, kondisi geografis Bondowoso yang didominasi lahan kering dan tandus menjadi perhatian serius. Fraksi mendorong pemerintah daerah untuk memperbanyak program pengeboran air, baik untuk kebutuhan pertanian non-irigasi maupun penyediaan air bersih bagi masyarakat.
Selain itu, fraksi juga meminta pemerintah daerah segera memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset daerah yang belum jelas legalitasnya. Menurut Andi, persoalan ini terus berulang dan kerap menjadi temuan, sehingga perlu langkah tegas dan mengikat agar tidak terus berlarut-larut. (faq/bud)
Editor : M. Ainul Budi