Radar Ijen – Komisi IV DPRD Bondowoso menyesalkan minimnya anggaran yang disiapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso untuk mengantisipasi dampak musim kemarau.
Dewan menilai kondisi ini berpotensi menghambat upaya penanganan kekeringan yang diperkirakan kembali terjadi tahun ini.
Sekretaris Komisi IV DPRD Bondowoso dari Fraksi Gerindra, Abdul Majid, menegaskan ancaman kekeringan harus direspons secara serius dan tidak bisa ditangani secara parsial.
Menurutnya, pendekatan sektoral yang selama ini dilakukan perlu segera ditinggalkan dan diganti dengan pola kerja kolaboratif lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Baca Juga: Hari Pertama Sekolah di Bondowoso: MBG Mulai Jalan, Perbaikan IPAL Jadi Kendala
“Pemerintah jangan membiasakan diri bekerja seakan-akan hanya menjalankan tugas pokok dan fungsi dinas masing-masing. Di tengah situasi seperti ini, koordinasi harus benar-benar berjalan secara sistemik. Persoalan kekeringan bukan hanya tanggung jawab BPBD,” ujarnya, Selasa (7/7).
Majid menilai penanganan kekeringan harus melibatkan berbagai OPD, mulai dari Dinas Sosial, Perumda Air Minum (PDAM), Dinas Pertanian, hingga instansi lain sesuai kewenangannya.
Sinergi lintas sektor dinilai krusial untuk mempercepat penanganan kebutuhan air bersih sekaligus meminimalkan dampak terhadap sektor pertanian.
Ia menekankan, langkah awal yang harus segera dilakukan adalah memperkuat mitigasi melalui pemetaan wilayah rawan kekeringan.
Baca Juga: Menengok Hari Pertama Sekolah di Bondowoso: Tetap Gelar MPLS Meski Hanya Enam Siswa Baru?
Pemetaan tersebut dinilai penting agar intervensi pemerintah dapat dilakukan lebih cepat sebelum kondisi semakin memburuk.
“BPBD harus segera melakukan mitigasi, memetakan lokasi dan masyarakat yang berpotensi terdampak. Jangan hanya melihat besar kecilnya anggaran, tetapi lihat sejauh mana fungsi koordinasi dijalankan,” tegasnya.
Di sisi lain, Majid juga menyoroti keterbatasan anggaran BPBD yang disebut hanya sekitar Rp75 juta untuk penanganan tertentu.
Menurutnya, nominal tersebut tidak akan cukup jika hanya difokuskan pada operasional distribusi air bersih. Karena itu, ia mendorong agar anggaran tersebut lebih diarahkan untuk memperkuat koordinasi lintas instansi.
“Kalau hanya mengandalkan anggaran itu untuk operasional penanganan kekeringan tentu tidak akan cukup. Seluruh OPD harus memiliki kepedulian yang sama dan ikut terlibat sesuai kewenangannya,” katanya.
Selain penanganan darurat, Majid menilai pemerintah perlu memperkuat langkah jangka panjang, salah satunya melalui program pengeboran sumur di wilayah rawan kekeringan. Namun, ia mengakui program tersebut belum berjalan optimal karena keterbatasan anggaran dan waktu pelaksanaan. (faq)
Editor : M. Ainul Budi