RADAR JEMBER - Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid akhirnya membeberkan sejumlah persoalan krusial dalam pengelolaan APBD 2025.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda jawaban atas pemandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam penjelasannya, Bupati mengakui masih adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) yang cukup besar.
Salah satu penyebab utamanya adalah keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan, terutama setelah penetapan APBD Perubahan yang dinilai terlambat.
“Banyak kegiatan fisik tidak bisa dijalankan karena waktu tidak mencukupi, sehingga anggaran harus dialihkan ke tahun berikutnya,” ujarnya.
Baca Juga: Klaim Kisruh OSN Bondowoso Sudah Beres
Tak hanya itu, sejumlah proyek strategis seperti pembangunan gedung PAUD, SD, dan SMP senilai lebih dari Rp8 miliar juga tertunda.
Bupati menjelaskan, pekerjaan fisik membutuhkan waktu sekitar 91 hari, sementara batas akhir pengajuan pencairan anggaran tidak memungkinkan proses tersebut berjalan optimal. “Kegiatan tersebut sudah kami anggarkan kembali di 2026 dan saat ini dalam proses pengadaan,” tegasnya.
Di sektor lain, SILPA juga dipicu oleh penyesuaian regulasi, termasuk perubahan aturan dalam Permendagri serta kebijakan teknis dari pemerintah pusat. Kondisi ini berdampak pada tertundanya sejumlah program, seperti di Dinas Peternakan dan Perikanan. Meski demikian, Bupati memastikan penundaan tidak berdampak signifikan terhadap masyarakat.
Baca Juga: Antrean Semu Program RANTAS
Sorotan fraksi terkait rendahnya realisasi pendapatan daerah juga dijawab. Bupati mengakui pajak reklame dan PBB belum optimal akibat rendahnya kepatuhan wajib pajak serta pergeseran tren dari reklame fisik ke digital. “Kami terus melakukan intensifikasi, ekstensifikasi, serta digitalisasi layanan untuk meningkatkan PAD,” katanya.
Selain itu, polemik terkait tidak munculnya nama peserta OSN Bondowoso juga mendapat klarifikasi. Pemkab telah berkoordinasi dengan Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) hingga akhirnya diberikan kesempatan unggah ulang dokumen administrasi.
“Proses OSN tetap berjalan sesuai jadwal setelah diberikan perpanjangan waktu,” jelasnya.
Terkait piutang daerah, khususnya dari pihak ketiga, Bupati mengungkap kendala utama adalah tidak adanya itikad baik debitur serta lemahnya klausul sanksi dalam perjanjian kerja sama. Saat ini, Pemkab tengah menyiapkan langkah hukum sebagai tindak lanjut.
Menutup penyampaiannya, Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola keuangan agar lebih transparan dan akuntabel. “Seluruh masukan fraksi akan kami tindak lanjuti demi meningkatkan kualitas belanja dan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (faq)
Editor : M. Ainul Budi