RADAR JEMBER - Fraksi Demokrat-PKS DPRD Bondowoso menyoroti tajam munculnya surplus APBD Tahun Anggaran 2025 yang dinilai tidak lazim.
Dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, kondisi tersebut bahkan disebut sebagai indikasi lemahnya eksekusi program pemerintah daerah.
Juru Bicara Fraksi Demokrat-PKS, Ketut Yudi Kartiko, mengungkapkan bahwa APBD 2025 sejatinya dirancang dengan defisit Rp96,5 miliar sebagai instrumen stimulus pembangunan.
Namun pada realisasinya justru berbalik menjadi surplus Rp48,4 miliar. “Terjadi pergeseran hampir Rp145 miliar. Dalam situasi kebutuhan pembangunan yang mendesak, ini bukan prestasi, melainkan tanda tanya besar,” ujarnya.
Baca Juga: Klaim Kisruh OSN Bondowoso Sudah Beres
Menurutnya, perubahan drastis dari defisit menjadi surplus tersebut tidak bisa serta-merta diklaim sebagai efisiensi anggaran.
Sebaliknya, hal itu berpotensi mencerminkan ketidakmampuan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mengeksekusi program yang telah disepakati bersama DPRD.
Baca Juga: Pecahkan Rekor Pepe, Cristiano Ronaldo Jadi Pencetak Gol Tertua di Babak Gugur Piala Dunia 2026
“Jika memang sejak awal dana tidak akan terserap, seharusnya bisa direalokasi pada APBD Perubahan untuk program prioritas. Bukan dibiarkan menjadi SiLPA dalam jumlah besar,” tegas Ketut di hadapan forum dewan.
Ia juga mengaitkan kondisi tersebut dengan besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp145,1 miliar.
Ironisnya, sebagian besar dana tersebut berasal dari pos-pos penting seperti kesehatan dan pendidikan yang justru memiliki capaian layanan belum optimal di lapangan.
Tak hanya itu, Fraksi Demokrat-PKS turut menyoroti kondisi dana cadangan daerah yang kini tercatat nol rupiah. Seluruh dana cadangan telah dicairkan pada tahun sebelumnya tanpa adanya pembentukan kembali pada 2025. “Ini berisiko terhadap ketahanan fiskal daerah, terutama menghadapi potensi bencana dan kebutuhan mendesak lainnya,” imbuhnya.
Karena itu, pihaknya mendorong pemerintah daerah segera menyusun perencanaan anggaran yang lebih realistis berbasis kapasitas eksekusi riil. Selain itu, pembentukan kembali dana cadangan dinilai mendesak sebagai instrumen mitigasi risiko fiskal ke depan. “APBD harus benar-benar menjadi alat untuk menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar angka yang terlihat baik di atas kertas,” pungkasnya.
Editor : M. Ainul Budi