RADAR JEMBER - Fraksi Gerindra DPRD Bondowoso menyoroti kuatnya ketergantungan APBD terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, belum lama ini. Isu tersebut dinilai menjadi persoalan krusial yang harus segera diantisipasi pemerintah daerah.
Juru Bicara Fraksi Gerindra, Abdul Majid, menegaskan bahwa struktur pendapatan daerah saat ini masih didominasi dana transfer. Dari total pendapatan Rp 1,976 triliun, sebesar 82,94 persen atau Rp 1,638 triliun berasal dari transfer pusat.
Baca Juga: Klaim Kisruh OSN Bondowoso Sudah Beres
“Ini menjadi perhatian serius kami. Ketergantungan yang tinggi berpotensi mengganggu stabilitas fiskal daerah ketika terjadi penurunan transfer,” ujarnya.
Majid mengungkapkan, kondisi tersebut semakin diperparah dengan turunnya dana transfer sebesar Rp 82,23 miliar atau 4,78 persen dibanding tahun sebelumnya. Dampaknya, total pendapatan daerah juga ikut terkoreksi sebesar Rp 39,74 miliar atau turun 1,97 persen dari tahun 2024.
Di sisi lain, Fraksi Gerindra mengapresiasi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat 18,43 persen menjadi Rp 302,05 miliar. Namun, capaian tersebut dinilai belum optimal karena realisasinya baru mencapai 92,62 persen dari target.
Artinya, masih terdapat potensi PAD yang belum tergarap sekitar Rp 24,06 miliar.
“Pertumbuhan PAD ini positif, tetapi belum cukup kuat untuk menjadi penopang utama APBD. Pemerintah daerah harus lebih serius menggali potensi yang ada agar tidak selalu bergantung pada pusat,” tegas Majid di hadapan forum dewan.
Fraksi Gerindra juga menyoroti beberapa sektor pajak daerah yang belum maksimal, seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang hanya terealisasi 81,21 persen dari target.
Kondisi tersebut dinilai menjadi indikator masih lemahnya optimalisasi sumber-sumber pendapatan lokal.
Karena itu, pihaknya mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk lebih inovatif dan agresif dalam meningkatkan PAD.
“Kami berharap ada langkah konkret dan terukur dari pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal. Jika tidak, maka risiko ketergantungan ini akan terus berulang setiap tahun,” pungkasnya.
Editor : M. Ainul Budi