Radar Ijen – Pemerintah Bondowoso menegaskan komitmen dalam pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.
Hal itu disampaikan Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid saat rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian Nota Penjelasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam forum tersebut, Bupati Hamid menegaskan bahwa penyampaian Raperda merupakan kewajiban kepala daerah sesuai amanat undang-undang.
Baca Juga: Momen Hangat Gus Fawait saat Temui Warga Pelosok Utara Perbatasan Jember Bondowoso
Seluruh laporan keuangan juga telah melalui pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hasilnya, Bondowoso kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Capaian ini menjadi indikator konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan.
“Ini adalah hasil kerja bersama antara eksekutif dan legislatif yang terus kita jaga,” ujarnya.
Secara umum, realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp1,97 triliun atau 98,68 persen dari target. Pendapatan tersebut bersumber dari PAD, pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Baca Juga: Melihat Jejak Tradisi Penjamasan di Bondowoso, Merawat Pusaka, Menjaga Jejak Leluhur!
Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp1,61 triliun atau 91,18 persen dari alokasi. Ditambah realisasi transfer daerah sebesar Rp310,8 miliar atau 95,39 persen, maka tercatat surplus anggaran sebesar Rp48,41 miliar.
Di sisi pembiayaan, realisasi penerimaan mencapai Rp96,69 miliar. Dari perhitungan tersebut, diperoleh SILPA sebesar Rp145,11 miliar yang akan dimanfaatkan pada perubahan APBD tahun berikutnya.
Bupati Hamid mengingatkan, capaian tersebut tidak boleh membuat semua pihak lengah. Ia berharap pembahasan Raperda dapat berjalan lancar sehingga segera ditetapkan menjadi peraturan daerah.
“Ke depan, kita harus terus menjaga pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya.
Editor : M. Ainul Budi