TENGGARANG, Radar Ijen – Meningkatnya jumlah masyarakat dalam kategori desil 1 di Bondowoso mendorong DPRD setempat untuk menyoroti akurasi data kemiskinan. Sekretaris Komisi IV DPRD Bondowoso, Abdul Majid, menilai validitas data menjadi faktor krusial dalam menentukan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan data administratif tanpa verifikasi lapangan. Diperlukan langkah konkret berupa monitoring dan pendalaman langsung untuk memastikan kondisi masyarakat sesuai dengan yang tercatat.
“Harus ada pengecekan langsung di lapangan. Jangan sampai data yang digunakan tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga: Festival Muharram 2026 di Bondowoso Meriah: Klaim Perputaran Ekonomi Capai Rp 3 Miliar
Selain itu, Abdul Majid meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program bantuan sosial yang selama ini digulirkan. Program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), BPNT, dan Program Keluarga Harapan (PKH) dinilai perlu diuji kembali efektivitasnya.
Menurutnya, bantuan yang diberikan harus benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat miskin, bukan sekadar tersalurkan secara administratif. Jika tidak tepat sasaran, program tersebut berpotensi tidak memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan.
Baca Juga: Antrean Semu Program RANTAS
Ia juga menekankan pentingnya integrasi antar organisasi perangkat daerah (OPD). Seluruh program pembangunan harus diselaraskan dan difokuskan pada sektor yang mampu menjadi stimulus ekonomi, khususnya bagi masyarakat di desil 1 hingga desil 5.
Lebih jauh, koordinasi lintas instansi seperti BPS, Baperida, dan Dinas Sosial harus diperkuat. Hal ini penting untuk memastikan indikator yang digunakan dalam penentuan desil benar-benar akurat dan tidak menyisakan kekeliruan.“Kalau datanya tidak valid, maka kebijakan yang diambil juga berisiko tidak tepat. Ini yang harus segera dibenahi,” tegasnya. (faq)
Editor : M. Ainul Budi