TENGGARANG, Radar Jember – Lonjakan jumlah keluarga dalam kategori desil 1 di Kabupaten Bondowoso memantik sorotan tajam dari DPRD.
Data terbaru mencatat penambahan sekitar 1.198 keluarga sangat miskin, sehingga totalnya kini menembus lebih dari 46 ribu keluarga.
Kenaikan ini dinilai bukan sekadar angka, melainkan indikator melemahnya daya tahan ekonomi masyarakat bawah.
“Ini alarm serius. Artinya, bantalan ekonomi masyarakat bawah belum cukup kuat menahan tekanan,” tegas Anggota Komisi IV DPRD Bondowoso, Ali Mansur.
Baca Juga: Belum Ada Kasus Hantavirus di Bondowoso, Dinkes Terus Gencarkan Edukasi ke Masyarakat
Menurutnya, fenomena ini menunjukkan bahwa kelompok rentan justru semakin terperosok menjadi sangat miskin.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa berbagai program perlindungan sosial yang berjalan selama ini belum sepenuhnya efektif menahan laju penurunan kesejahteraan masyarakat.
Ali menjelaskan, meski angka kemiskinan secara umum sempat mengalami penurunan hingga sekitar 12,20 persen, namun indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan justru meningkat.
Baca Juga: Jembatan Sentong Belum Selesai, DPRD Bondowoso Sebut Jalan Alternatif Masih Bobrok
Artinya, masyarakat miskin kini menghadapi kondisi yang lebih berat untuk keluar dari kemiskinan.
Ia menilai persoalan ini tidak lepas dari faktor struktural, terutama di wilayah pedesaan. Ketergantungan pada sektor pertanian tradisional dengan nilai tambah rendah membuat pendapatan masyarakat sangat rentan terhadap musim dan fluktuasi harga.
Selain itu, persoalan akurasi data juga menjadi tantangan serius. Masih ditemukan keluarga miskin yang belum masuk dalam basis data penerima bantuan, sehingga tidak tersentuh program pemerintah.
Sebagai langkah konkret, Ali Mansur mendorong dilakukannya “Operasi Khusus Desil 1”. Program ini harus berbasis data by name by address, dengan pendampingan intensif dan pengawasan rutin hingga tingkat desa.
Ia juga menekankan pentingnya integrasi seluruh program bantuan dalam satu sistem terpadu. Mulai dari PKH, BPNT, bantuan pendidikan, hingga program kesehatan dan pemberdayaan ekonomi harus saling terhubung agar intervensi lebih efektif.
DPRD, lanjutnya, akan mengawal kebijakan anggaran agar lebih berpihak pada kelompok paling miskin.
Ia berharap langkah ini mampu tidak hanya menekan angka kemiskinan, tetapi juga mempercepat mobilitas masyarakat dari desil 1 ke tingkat kesejahteraan yang lebih baik. (faq)
Editor : Faqih Humaini