BONDOWOSO, Radar Jember – Pemerintah Kabupaten Bondowoso mulai mengubah strategi dalam mempercepat pembangunan daerah dengan memperkuat lobi ke pemerintah pusat.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengajukan usulan anggaran sebesar Rp300 miliar ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dengan memanfaatkan status pengakuan UNESCO sebagai daya tawar utama.
Baca Juga: Belum Ada Kasus Hantavirus di Bondowoso, Dinkes Terus Gencarkan Edukasi ke Masyarakat
Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir menegaskan bahwa keterbatasan fiskal daerah menjadi alasan utama perlunya dukungan tambahan dari pusat.
"Ya tentu, kita tidak hanya bisa mengandalkan PAD, tidak hanya bisa mengandalkan PBB. Pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan hanya sekitar Rp17 miliar dalam setahun, itu pun kalau semuanya membayar," ujarnya.
Menurut Dhafir, dengan total APBD Bondowoso sekitar Rp1,86 triliun, ruang fiskal yang tersedia masih belum cukup untuk menggenjot pembangunan secara optimal, terutama di sektor infrastruktur yang membutuhkan anggaran besar.
Baca Juga: Jembatan Sentong Belum Selesai, DPRD Bondowoso Sebut Jalan Alternatif Masih Bobrok
Ia menilai, pengakuan UNESCO terhadap potensi daerah menjadi peluang strategis yang tidak boleh disia-siakan. Apalagi, pemerintah pusat sebelumnya juga mendorong daerah dengan kapasitas fiskal terbatas untuk memaksimalkan sektor pariwisata sebagai pintu masuk dukungan anggaran.
“Bondowoso sudah diakui UNESCO, ini yang kita jadikan kekuatan dalam menyusun usulan ke pusat,” katanya.
Usulan yang diajukan, lanjut Dhafir, berupa satu paket pembangunan infrastruktur yang berada di luar skema dana rutin seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun dana transfer lainnya.
“Kami usul sampai Rp300 miliar. Namanya usulan, mudah-mudahan bisa terealisasi. Ada beberapa paket yang kita ajukan dan semuanya fokus pada infrastruktur,” jelasnya.
Pemkab Bondowoso berharap, langkah lobi ini dapat membuahkan hasil dalam waktu dekat sehingga pembangunan infrastruktur bisa dipercepat, sekaligus meningkatkan konektivitas dan daya saing daerah.
Diketahui, komunikasi dengan Bappenas turut melibatkan sejumlah pihak, di antaranya Wakil Bupati Bondowoso, pimpinan DPRD, serta Dinas BSBK sebagai leading sector teknis.
Editor : Faqih Humaini