radar jember - LAMBANNYA pembangunan Jembatan Sentong di ruas Jember–Bondowoso terus menjadi sorotan.
Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir, mendorong DPRD Provinsi Jawa Timur turun tangan memperjuangkan bantuan keuangan (BK) sebagai bentuk kompensasi atas dampak yang ditanggung daerah.
Menurut Dhafir, proyek Jembatan Sentong sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah provinsi.
Hal itu terlihat dari status jalan yang merupakan jalan provinsi, sumber anggaran dari APBD provinsi, hingga proses lelang, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang juga dilakukan di tingkat provinsi.
“Sentong itu ruas Jember–Bondowoso, statusnya jalan provinsi. Anggarannya dari provinsi, lelangnya provinsi, pengawasannya provinsi, bahkan SPJ-nya juga provinsi dan masuk dalam LKPJ gubernur ke DPRD provinsi,” ujarnya.
Dengan kondisi tersebut, lanjut Dhafir, sudah semestinya DPRD provinsi ikut bertanggung jawab terhadap dampak yang dirasakan masyarakat Bondowoso.
Terlebih, keterlambatan proyek tersebut telah mengganggu mobilitas warga dan aktivitas ekonomi di wilayah terdampak.
Ia menilai, salah satu langkah yang paling realistis adalah dengan mengalokasikan bantuan keuangan kepada Pemkab Bondowoso.
Baca Juga: Evaluasi SPPG Wajib Diperkuat, DPRD Bondowoso Dorong Perbaikan dan Refocusing Anggaran
Anggaran tersebut bisa digunakan untuk memperbaiki maupun membangun jalan alternatif yang saat ini menjadi jalur pengganti sementara.
“Pemda Bondowoso ini kan terdampak langsung. Maka sangat cocok kalau DPRD provinsi memperjuangkan anggaran BK untuk pembangunan jalan alternatif sebagai kompensasi,” tegasnya.
Dhafir menambahkan, kondisi jalan alternatif yang ada saat ini masih jauh dari ideal. Alias masih banyak kerusakan di banyak titik.
Beberapa ruas mengalami kerusakan dan belum memadai untuk menampung peningkatan volume kendaraan akibat pengalihan arus dari Jembatan Sentong.
“Kalau hanya mengandalkan kondisi jalan yang ada, jelas masyarakat dirugikan. Karena itu perlu intervensi anggaran agar jalan alternatif ini layak dilalui,” tambahnya.
Ia berharap dorongan tersebut bisa segera direspons oleh DPRD Provinsi Jawa Timur.
Sehingga, dalam waktu dekat ada solusi konkret untuk mengurangi beban masyarakat sambil menunggu pembangunan Jembatan Sentong rampung sepenuhnya. (faq/bud)
Editor : M. Ainul Budi