radar jember - POLEMIK pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Bondowoso mendapat sorotan tajam dari DPRD. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Forum Komunikasi KDKMP Bondowoso, Rabu (17/6), Wakil Ketua DPRD Bondowoso dari Fraksi Golkar, Ady Kriesna, menilai persoalan yang terjadi bukan soal siapa yang salah, melainkan dampak dari kebijakan yang belum sinkron.
Menurut Ady, seluruh pihak yang terlibat sejatinya berada dalam posisi yang sama. Ia menyebut kondisi saat ini sebagai residu kebijakan yang menimbulkan persoalan di lapangan.
“Kita ini sebenarnya sama-sama korban. Tidak ada pelaku di sini, semuanya terdampak dari kebijakan yang belum tuntas,” ujarnya di hadapan peserta forum.
Baca Juga: Penggunaan Truk KDKMP di Bondowoso Diawasi Ketat, Harus Sesuai Izin dan Tidak Disalahgunakan
Ia menjelaskan, KDKMP sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) masih menyisakan persoalan dari sisi hukum. Pasalnya, dasar kebijakan yang digunakan masih berupa instruksi presiden (inpres), yang secara hierarki berada di bawah undang-undang.
Ketika implementasinya berbenturan dengan regulasi lain, seperti aturan pengelolaan lahan Perhutani maupun aset daerah, maka muncul problem yuridis yang cukup kompleks.
Lebih lanjut, Ady menyoroti keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam program tersebut.
Pemda, kata dia, hanya berperan membentuk satgas dan membantu percepatan pembentukan KDKMP, tanpa kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan.
Di sisi lain, pengurus KDKMP sudah dibentuk lebih dulu, sementara kesiapan lahan dan aspek teknis lainnya belum tuntas.
“Seharusnya kesiapan lahan dan aspek pendukung sudah beres, baru pengurus dibentuk. Sekarang justru terbalik, sehingga yang terjadi bukan mengelola koperasi, tapi masih berkutat pada persoalan lahan,” ungkapnya.
Ia juga mempertanyakan minimnya forum komunikasi yang secara khusus membahas persoalan teknis di tingkat desa sejak KDKMP dibentuk. Menurutnya, belum adanya ruang diskusi intensif antar pihak menjadi salah satu penyebab utama lambatnya penyelesaian masalah di lapangan.
Ady pun menekankan pentingnya kolaborasi seluruh stakeholder. Ia mengusulkan agar satgas segera menggelar pertemuan bersama forum KDKMP dengan melibatkan berbagai pihak, seperti DPRD, Dandim, Perhutani, hingga pemerintah daerah.
Forum tersebut diharapkan menjadi ruang untuk membedah persoalan secara terbuka dan mencari solusi bersama.
“Problem utamanya ada di komunikasi yang belum berjalan efektif. Semua sebenarnya sudah bekerja, tapi tidak saling tersambung. Maka harus duduk bersama, dibuka semua persoalannya, agar solusi bisa ditemukan dan program ini bisa berjalan lebih progresif,” pungkasnya. (faq/bud)
Editor : M. Ainul Budi