radar jember - INDEKS Demokrasi Digital Bondowoso (BDDI) berada di angka 3,26 atau masuk kategori cukup baik. Namun, hasil kajian Ijen Cendekia Nusantara (ICN) mencatat masih ada sejumlah pekerjaan rumah, terutama rendahnya literasi digital dan partisipasi masyarakat di sejumlah kecamatan.
Direktur ICN Bondowoso Humaidi mengatakan, riset tersebut mengukur kualitas fasilitas dan sarana demokrasi digital di Bondowoso.
Secara umum hasilnya cukup baik, tetapi masih terdapat lima kecamatan dengan indeks terendah yang membutuhkan perhatian khusus.
Baca Juga: Terkait Status Lahan KDMP di Bondowoso, Pemkab Kini Akui Hati-Hati Kelola Aset Agar Tak Jadi Temuan
Rendahnya indeks tersebut, menurut Humaidi dipengaruhi minimnya keterlibatan masyarakat dalam sistem demokrasi digital, serta rendahnya kemampuan memanfaatkan teknologi informasi.
"Keterlibatan masyarakat di dalam sistem demokrasi dan penggunaan masyarakat dalam literasi digitalnya, tool digitalnya itu masih sangat rendah," katanya.
Pria yang akrab disapa Cak Oong itu menilai, persoalan tersebut tidak hanya dipengaruhi kemampuan masyarakat, tetapi juga belum optimalnya infrastruktur, aplikasi, serta sosialisasi layanan digital yang disediakan pemerintah. Padahal, Bondowoso telah memiliki sejumlah aplikasi pelayanan publik.
Baca Juga: Hasil Riset Tak Boleh Berhenti di Dokumen? Pemkab Bondowoso Tindak Lanjut Hasil dan Rekomendasi ICN
Namun, hasil riset terhadap 206 responden menunjukkan hanya 72 orang yang mengetahui keberadaan aplikasi tersebut. "Cuma masyarakat kadang tidak tahu, kadang tidak tersosialisasi ke bawah ada aplikasi layanan seperti ini,".
Karena itu, ICN mendorong pemerintah mengubah orientasi inovasi digital agar tidak berhenti pada aspek administratif, melainkan benar-benar memudahkan masyarakat mengakses layanan publik, termasuk di wilayah pedesaan.
"Bukan hanya di pusat kota, tapi juga dipikirkan tentang masyarakat yang ada di pedesaan," ujarnya.
ICN juga merekomendasikan reaktivasi Sistem Administrasi dan Informasi Desa (SAID). Menurut Humaidi, desa merupakan ujung tombak pelayanan pemerintah sehingga perlu didukung sistem digital yang memudahkan akses informasi dan layanan masyarakat. "SAID itu menjadi alternatif kami yang kami rekomendasikan untuk bisa direaktivasi. Karena desa itu adalah epicentrum layanan pemerintah," pungkasnya. (ham/bud)
Editor : M. Ainul Budi