TENGGARANG, Radar Ijen – Wacana penyatuan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso mulai mengemuka.
Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan publik yang semakin dinamis.
Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir, menegaskan bahwa perubahan struktur organisasi merupakan hal yang lumrah dalam tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, penyatuan OPD harus didasarkan pada kebutuhan riil serta mempertimbangkan efisiensi dan optimalisasi fungsi pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga: Wisata Tasnan Terancam Diputus! Tiga Tahun Tanpa PAD ke Pemkab Bondowoso Kini PKSnya Dikaji Ulang
Ia menjelaskan, perubahan nomenklatur maupun penggabungan OPD bukan sekadar penggantian nama atau struktur semata.
Namun, lebih pada upaya penyesuaian sistem kerja agar lebih efektif dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah ke depan.
“Kalau terjadi perubahan struktur, tentu tidak otomatis pejabat lama langsung menempati posisi baru. Karena nomenklaturnya sudah berubah, maka prosesnya juga harus menyesuaikan,” ujarnya.
Dhafir menambahkan, DPRD dalam hal ini hanya berperan menyiapkan payung hukum melalui peraturan daerah. Sementara untuk teknis pelaksanaan, termasuk penempatan pejabat dan rekrutmen, sepenuhnya menjadi kewenangan kepala daerah melalui peraturan bupati.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja OPD pasca penyatuan.
Hal ini untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan benar-benar berdampak positif terhadap pelayanan publik, bukan sekadar perubahan administratif.
“Fungsi pengawasan DPRD akan terus berjalan. Kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan, termasuk penyatuan OPD, betul-betul memberikan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kinerja pemerintahan,” pungkasnya. (faq/bud)
Editor : M. Ainul Budi