TENGGARANG, Radar Ijen – Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajad, mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso agar lebih sigap dalam memitigasi perubahan kebijakan pusat yang kerap muncul mendadak di tengah tahun anggaran.
Menurutnya, dinamika tersebut harus diantisipasi sejak tahap perencanaan.
Sinung menilai, pengalaman dua tahun terakhir menjadi pelajaran penting bagi tim anggaran, baik legislatif maupun eksekutif.
Perubahan aturan di tengah jalan sering memicu kebingungan di daerah jika tidak disiapkan langkah antisipatif sejak awal. “Ini harus jadi evaluasi bersama. Perencanaan tidak boleh kaku,” ujarnya.
Ia mencontohkan sejumlah kasus konkret yang sempat membuat pemerintah daerah kewalahan.
Salah satunya terkait proyek infrastruktur, seperti pembangunan jembatan darurat yang dinilai belum maksimal akibat kurangnya antisipasi terhadap kendala teknis di lapangan.
Selain itu, kenaikan harga material juga menjadi persoalan serius.
Baca Juga: Ada 160 WBP Kasus Narkoba! Lapas Bondowoso Rutin Tes Urine WBP dan Petugasnya
Menurut Sinung, lonjakan harga aspal berdampak langsung pada pengurangan volume pekerjaan.
“Misalnya dari target 1 kilometer, menyusut jadi 800 meter karena anggaran sudah terkunci sementara harga material naik,” jelasnya.
Tak hanya sektor infrastruktur, perubahan kebijakan juga berdampak pada sektor lain seperti tambahan kuota haji. Pengumuman mendadak dari pemerintah pusat menuntut kesiapan anggaran daerah dalam waktu singkat.
“Tambahan kuota ini tentu harus direspons cepat, sementara perencanaannya tidak selalu siap,” ungkapnya.
Ketua DPC PDI Perjuangan Bondowoso itu menekankan pentingnya penerapan pola perencanaan yang adaptif. Ia mengusulkan konsep Plan Update dengan beberapa skenario alternatif.
“Dalam perencanaan harus ada opsi A, B, dan C. Opsi A saat kondisi normal, sedangkan opsi lain disiapkan ketika ada perubahan kebijakan maupun aturan dari pusat,” tegasnya.
Lebih jauh, ia juga menyoroti dampak terhadap rekanan proyek yang harus menanggung beban kenaikan harga material di tengah kontrak berjalan. DPRD saat ini terus berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memantau fluktuasi harga bahan bangunan.
“Harapannya, dengan mitigasi yang matang, pembangunan di Bondowoso tetap stabil meski dihadapkan pada perubahan kebijakan dan dinamika ekonomi,” pungkasnya. (faq/bud)
Editor : M. Ainul Budi