radar jember - PEMKAB Bondowoso mulai menggeser arah kebijakan pengelolaan aset daerah. Tak lagi sekadar administratif, aset kini didorong menjadi sumber nyata peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penegasan itu mengemuka dalam Forum Perangkat Daerah di Sabha Bina, Kamis (6/5).
Ketua Satuan Tugas (Satgas) PAD Bondowoso, Haeriah Yuliati, menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mengubah pola pikir.
Baca Juga: Jelang Idul Adha: Dinas Peternakan dan Perikanan Bondowoso Mulai Perketat Pengawasan Hewan Kurban
Aset tidak cukup hanya dicatat, tetapi harus dikelola agar menghasilkan nilai ekonomi. “Kalau dulu kami hanya fokus memastikan aset itu ada dan tercatat, sekarang harus berubah. Kami harus berpikir bagaimana aset daerah bisa memberikan kontribusi nyata terhadap PAD,” tegasnya.
Menurutnya, masih banyak potensi yang belum tergarap optimal. Salah satunya pemanfaatan ruang milik jalan oleh vendor yang selama ini belum tersentuh retribusi.
Tahun ini, pemkab mulai melakukan penyisiran dan identifikasi sebagai dasar penarikan retribusi sesuai regulasi Perda.
Haeriah menegaskan, ketika regulasi sudah tersedia, maka tidak ada alasan untuk menunda eksekusi di lapangan. Apalagi, kondisi fiskal daerah saat ini menuntut optimalisasi PAD sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan. “Ketergantungan terhadap PAD sangat tinggi. Jadi harus segera bergerak,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar forum perencanaan tidak berhenti pada tataran wacana.
Baca Juga: PHRI Bondowoso Sudah Vakum Tiga Tahun! PAD Hotel dan Resto Seret?
Setiap OPD diminta langsung menerjemahkan hasil diskusi menjadi langkah konkret. Komitmen dan keseriusan pelaksana di lapangan menjadi kunci keberhasilan optimalisasi potensi daerah.
Di sisi lain, digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi menjadi strategi utama yang terus didorong. Sistem non-tunai dinilai mampu menutup celah kebocoran pendapatan, sekaligus meningkatkan transparansi. Seluruh transaksi dapat langsung masuk ke kas daerah tanpa perantara.
Meski demikian, tantangan implementasi masih ada, terutama pada pemahaman masyarakat. Karena itu, Haeriah meminta ASN aktif melakukan edukasi agar masyarakat terbiasa menggunakan sistem digital. “Edukasi menjadi kunci. Dengan sistem transparan, masyarakat terlindungi dan PAD bisa lebih maksimal,” pungkasnya. (faq/bud)
Editor : M. Ainul Budi