KOTA KULON, Radar Ijen - Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor hotel dan restoran di Bondowoso masih lesu.
Meski realisasi tahun 2025 hanya tembus sekitar 55 persen, Pemkab justru memasang target tinggi Rp5,5 miliar pada 2026 dengan mengandalkan sistem pengawasan digital “TechSnapper”.
Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Bapenda Bondowoso, Dina Rulyanti, mengakui capaian tahun lalu masih jauh dari harapan. Dari target Rp2,5 miliar, realisasi hanya menyentuh Rp1,3 miliar.
Baca Juga: Jelang Idul Adha: Dinas Peternakan dan Perikanan Bondowoso Mulai Perketat Pengawasan Hewan Kurban
“Memang capaian 2025 masih rendah. Salah satu penyebabnya tingkat hunian hotel yang stagnan di kisaran 50 persen,” ujarnya.
Namun, pemkab tetap optimistis.
Target 2026 dinaikkan dengan asumsi okupansi hotel bisa terdongkrak hingga 75 persen, seiring meningkatnya kunjungan wisata, terutama setelah penguatan status Ijen Geopark yang mulai berdampak pada sektor pariwisata.
Selain itu, perluasan basis pajak juga menjadi strategi utama. Bapenda mulai menyisir potensi wajib pajak baru, baik dari hotel maupun restoran yang selama ini belum terdata. Termasuk guest house, villa, hingga rumah makan di kawasan wisata Ijen.
“Kami sedang mendata villa dan guest house potensial di kawasan Ijen. Ini ceruk PAD yang harus diamankan, meskipun ada kendala bertemu langsung dengan pemilik,” kata Dina.
Di sektor hotel, optimalisasi dilakukan terhadap sekitar 20 hotel yang ada, termasuk potensi tambahan dari hotel baru di wilayah Pujer.
Sementara di sektor restoran, pengawasan diperketat untuk memastikan seluruh transaksi tercatat dan dikenai pajak sesuai ketentuan.
Baca Juga: Jelang Idul Adha: Dinas Peternakan dan Perikanan Bondowoso Mulai Perketat Pengawasan Hewan Kurban
Untuk menutup celah kebocoran, Pemkab mewajibkan penggunaan aplikasi TechSnapper yang terintegrasi dengan Bank Jatim.
Sistem ini mampu mendeteksi transaksi secara real-time, sehingga meminimalkan praktik pelaporan yang tidak sesuai dengan jumlah tamu sebenarnya.
Meski sempat menuai penolakan dari sebagian pelaku usaha, pemkab menegaskan digitalisasi adalah langkah mutlak.
Namun demikian, target Rp5,5 miliar tetap akan dievaluasi jika kondisi ekonomi dan kunjungan wisata tidak sesuai proyeksi. “Kami tetap realistis. Tapi dengan sistem digital dan tren wisata yang membaik, kami optimistis ada peningkatan signifikan,” pungkasnya. (faq/bud)
Editor : M. Ainul Budi